DPRD Karanganyar Ultimatum Perusahaan yang Lalai Bayar Pesangon Karyawan


RADARSOLO.COM – Sejumlah perusahaan di Kabupaten Karanganyar belum juga membayarkan pesangon kepada mantan pekerjanya yang di-PHK.
Padahal, putusan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) dan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.
Oleh sebab itu, kalangan DPRD Karanganyar mengharapkan agar pihak perusahaan segera membuat kesepakatan dengan para pekerja yang saat ini memperjuangkan hak mereka.
Ketua Komisi B DPRD Karanganyar Latri Sulistyowati menegaskan, persoalan nominal pesangon bisa dibicarakan langsung antara perusahaan dan pekerja. Namun jika putusan sudah inkrah, tidak ada alasan untuk menunda pembayaran.
”Terkait angka silakan dibicarakan dengan pekerja. Kalau sudah inkrah, mestinya segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan,” tegas Latri, Senin (11/8/2025).
Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar, Mustaqim menambahkan, sesuai rapat gelar pendapat bersama perwakilan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), kendala utama belum dibayarkannya pesangon yakni komunikasi antara pekerja dan jajaran manajemen puncak perusahaan.
Meski demikian, mayoritas perusahaan yang bersangkutan sudah menyatakan kesediaan untuk membayar pesangon sesuai putusan.
”Banyak perusahaan terkendala komunikasi dengan manajemen pusat. Tapi mereka sepakat untuk membayarkan,” kata Mustaqim.
Komisi B berkomitmen memantau perkembangan pembayaran pesangon ini. DPRD berharap perusahaan dapat segera menyelesaikan kewajiban agar hak-hak pekerja terpenuhi dan tidak berlarut-larut. (rud/adi)



