MBG Dongkrak Harga Sayur, Bupati Karanganyar Minta Serapan Lokal Dimaksimalkan
RADARSOLO.COM – Bupati Karanganyar Rober Christanto meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karanganyar memaksimalkan pembelian bahan pangan dari wilayah sendiri.
Mulai sayuran hingga buah-buahan diharapkan diserap dari petani dan pedagang lokal.
Bupati Rober menilai, kebijakan tersebut menjadi kunci agar program MBG benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
”Kalau semua bahan diambil dari Karanganyar, perputaran uangnya akan kembali ke masyarakat kita,” ujarnya usai menghadiri rakor MBG di ruang anthorium Rumah Dinas Bupati, awal pekan ini.
Hal itu disampaikan Rober saat meninjau Pasar Tawangmangu. Di kawasan lereng Gunung Lawu tersebut, program MBG dinilai memberi dampak signifikan bagi pedagang sayur.
Sejumlah komoditas bahkan mengalami kenaikan harga sejak program berjalan.
”Saya cek langsung ke Pasar Tawangmangu. Pedagang mengaku program MBG membantu ekonomi mereka. Dulu harga wortel hanya Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu per kilogram. Sekarang sudah naik menjadi sekitar Rp 12 ribu,” ungkap Rober.
Menurutnya, efek ekonomi dari program MBG tidak hanya dirasakan pedagang sayur.
Pelaku usaha pangan lain, mulai dari petani hingga pedagang pasar, ikut menikmati dampak perputaran uang dari program nasional tersebut.
”Ini menunjukkan MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga penggerak ekonomi lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar Adhe Elliana menyebutkan, pengembangan SPPG di Karanganyar ditargetkan mencapai 116 titik.
Pada awal tahun mendatang, sebanyak 74 SPPG direncanakan mulai beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
Adhe juga menjelaskan, berhentinya sementara 21 SPPG sebelumnya disebabkan adanya kesalahan di tingkat SPPI setempat.
Saat ini, persoalan tersebut tengah diselesaikan agar layanan bisa kembali berjalan.
Ia menambahkan, program MBG memiliki dampak ekonomi besar bagi Karanganyar.
Perputaran uang dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp68 miliar hingga Rp 70 miliar per bulan.
”Potensi sebesar ini harus kita tangkap bersama. Karena itu akan kami susun formula baru dengan melibatkan kepala desa dan SPPI di setiap kecamatan,” tandasnya. (rud/adi)
