DBHCHT Karanganyar 2026 Dipangkas Jadi Rp 10 Miliar, Prioritas untuk Bansos dan Kesehatan
RADARSOLO.COM – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2025 mencapai Rp 20 miliar, tahun 2026 ini merosot menjadi Rp 10 miliar.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Karanganyar Dheny Hendrawan mengungkapkan, penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi dana transfer pemerintah pusat.
Meski anggaran berkurang hingga 50 persen, pemkab memastikan penggunaan dana tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
”Sepertinya memang ada efisiensi terkait dana transfer ke daerah dari pusat. Jadi ini bukan terkait dengan realisasi cukai kita,” ujar Dheny, Kamis (16/4/2026).
Dheny menegaskan, pemangkasan anggaran tidak berkaitan dengan kinerja daerah dalam menyerap anggaran maupun realisasi penerimaan cukai sebelumnya. Faktor utama murni berasal dari kebijakan fiskal di tingkat pusat.
Dalam penggunaannya, Pemkab Karanganyar tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 yang mengatur pembagian alokasi DBHCHT.
Dari total Rp 10 miliar, sektor kesehatan masih menjadi prioritas utama yakni 40 persen. Sementara 10 persen untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan rokok ilegal. Sisanya dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Dheny menambahkan, penurunan anggaran ini berdampak langsung pada sejumlah program, terutama pelatihan kerja. Kuota peserta pelatihan terpaksa juga dikurangi akibat keterbatasan anggaran.
