RADARSOLO.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karanganyar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan serta koordinasi dalam pengurusan perizinan dan dokumentasi perusahaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Apindo Karanganyar Edhi Dharmawan dalam kegiatan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan DPMPTSP Karanganyar belum lama ini.
Menurutnya, forum serap aspirasi seperti ini dinilai sangat penting dan perlu diadakan secara rutin. Misalnya dua hingga tiga kali dalam setahun, tidak hanya bersifat pembaruan (update) biasa, melainkan dalam format FGD yang mendalam dan teknis.
Baca Juga: Silaturahmi ke Tokoh Agama, Kapolres Sragen Tegaskan Polisi Bersama Masyarakat
”Seharusnya acara forum konsultasi publik itu diadakan secara rutin, setahun dua kali atau setahun tiga kali. Itu betul-betul untuk menyerap aspirasi dan dilakukan secara full day dalam bentuk FGD yang bersifat teknis,” ujar Edhi.
Secara umum, Apindo mengapresiasi kinerja DPMPTSP Karanganyar yang dinilai sudah cukup baik dari segi pelayanan maupun sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Kendati demikian, Edhi menyampaikan adanya satu studi kasus konkret yang dialami oleh salah satu anggota Apindo terkait lambatnya proses birokrasi perizinan.
Dalam kasus tersebut, sebuah perusahaan membutuhkan waktu hingga empat bulan hanya untuk mengurus perubahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari KKPR pendukung menjadi KKPR utama.Padahal, dokumen tersebut sangat krusial karena digunakan untuk melengkapi perizinan usaha lainnya.
Proses perizinan tersebut dilaporkan harus melalui mekanisme bolak-balik. Mulai dari DPMPTSP Karanganyar hingga tingkat provinsi, yang memakan waktu lama hingga akhirnya selesai di Jakarta.
”Ini hanya satu dokumen, coba kita bayangkan kalau kita ada dokumen yang lain. Monggo dari DPMPTSP bisa mengintrospeksi diri, karena bagaimana pun juga perusahaan ini kan perlu waktu untuk bisa melaksanakan itu dengan baik,” tambahnya.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Ardianto mengungkapkan, FGD ini untuk mengetahui semua persoalan kaitanya dengan perijinan yang ada di Kabupaten Karanganyar.
