Pemkab Karanganyar Kebut Dua Raperda terkait Kepramukaan hingga LSD
RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar terus mengebut penyusunan dua rancangan peraturan daerah (raperda) di akhir tahun ini.
Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan serta Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Bupati Karanganyar Rober Christanto menjelaskan, regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, memiliki kepemimpinan, serta semangat kebangsaan yang tinggi.
”Pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung penyusunan raperda ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pembinaan karakter, kepribadian, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan,” ujar Bupati Rober saat penyampoaikan nota penjelasan di rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Selain penanaman nilai kepanduan, raperda ini juga menekankan pengarusutamaan gender. Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi setiap program kegiatan pembangunan agar tercapai keadilan sosial yang merata.
Sementara terkait Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan lahan pertanian produktif lainnya.
Bupati Rober menegaskan bahwa alih fungsi lahan berdampak serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, kesejahteraan masyarakat perdesaan, dan keseimbangan ekosistem.
Oleh karena itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
