Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 diserahkan Selasa (25/5). Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
Bersama Pemkot Semarang, Pemkab Wonosaobo, Pemkab Banyumas, dan Pemkab Temanggung. Kelimanya diganjar BPK Jateng dengan opini WTP atau unqualified opinion.
“Pandemi telah memberikan dampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Kami pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan,” ucap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali.
Meski sudah meraih opini WTP, masih ada beberapa catatan. Mulai dari kekurangan volume pekerjaaan hingga denda terhadap keterlambatan pekerjaan. “Termasuk masalah pengelolaan aset. Beberapa aset masih belum ada surat kepemilikan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Ayub berharap, penghargaan ini memberi dorongan dan motivasi. Sehingga pemerintah daerah terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani beryukur atas capaian tersebut. Menurutnya, capaian ini berkat semangat seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan jajaran legislatif di Kota Bersinar (julukan Kabupaten Klaten).
“Semoga capaian opini WTP ini dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik. Terutama bagi masyarakat Kabupaten Klaten,” ucapnya. (ren/fer/ria)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
