Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rencana awal, pengosongan area keramba digelar 16 Juli lalu. Namun petani keramba minta diundur hingga September sehingga bisa memanen terlebih dahulu. Mengingat mereka terlanjur menyebar bibit ikan hingga akhirnya disetujui. Nantinya, perairan Rowo Jombor yang boleh untuk petani keramba hanya seluas 8 hektare. Atau 5 persen dari total luas rowo yang mencapai 180 hektare.
”Kebetulan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dalam pelaksanaannya (revitalisasi) bekerja sama dengan Kodam IV/Diponegoro. Terutama untuk penertiban keramba dan sosialisasi. Nantinya BBWS akan memberikan alokasi sekitar 5 persen bagi petani keramba,” jelas Komandan Kodim (Dandim) 0723/Klaten Letkol Inf Joni Eko Prasetyo, Senin (23/8).
Lebih lanjut Joni menjelaskan, pihaknya sebelumnya melakukan survei bersama kelompok petani keramba. Hal itu untuk melihat kondisi lokasi yang akan dijadikan pengembangan budidaya ikan keramba.
Seperti diketahui, kondisi Rowo Jombor selain terdapat warung apung dan pemancingan juga dipenuhi budidaya ikan keramba jaring tancap. Ada pun jumlahnya mencapai ribuan keramba yang dimiliki dari 240 petani keramba. Setiap petani bisa memiliki dan mengelola hingga 20 keramba.
”Sesuai kesepakatan, nantinya yang sudah siap mana terlebih dahulu untuk diarahkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Kami selalu melibatkan petani keramba terkait penataan ini,” ucapnya.
Salah seorang petani keramba Darminto membenarkan terkait pengsongan area keramba semula dijawalkan 16 Juli. Tetapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut sehingga dia memilih menunggu.
”Kemarin aspirasi (Diundur hingga September) petani keramba memang disetujui BBWS dan kodim. Kalau tidak, berapa ton sendiri ikan yang tidak bisa dipanen. Tetapi pada dasarnya kami sudah siap untuk ditertibkan,” ucap Darminto.
Lebih lanjut, Darminto mengungkapkan meski ada kesempatan untuk memanen ikannya hingga September, tetapi penjualannya lesu. Padahal ikan nila hasil budidayanya yang dijual Rp 22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 26.000 per Kg ternyata juga tidak menaikan penjualan. Hal itu disebabkan atas pemberlakuan PPKM Level 4 yang membuat pasar menjadi sepi. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

