Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, kasus itu bermula ketika adanya pengaduan yang masuk ke Polres Klaten di awal 2019 lalu oleh general manager dari sebuah perusahaan. Diketahui investor perusahaan itu berasal dari Korea Selatan yang hendak mendirikan pabrik di Desa Troketon.
Terkait pembebasan lahan untuk pendirian pabrik, perusahaan menyerahkan sepenuhnya terhadap perantara yakni EP dan SK. Mereka diminta untuk menyelesaikan pembayaran kepada petani pemilik lahan. Ada lima blok yang dibeli untuk pendirian pabrik tetapi dalam perjalanannya untuk proses pembayaran salah satu blok bermasalah.
“Jadi ada lima blok (lahan tanah) yang diminta untuk proses pembayaran. Tetapi ada satu blok yang belum diselesaikan pembayarannya. Luasannya sekitar 2.000 meter persegi,” beber Kasatreskrim Polres Klaten sekaligus Ketua Satgas Anti Mafia Tanah AKP Andriansyah Rithas Hasibuan saat ditemui di Mapolres Klaten, Jumat (27/8).
Andriansyah menjelaskan, pada awal 2020 Polres Klaten menerbitkan laporan terkait kasus tersebut. Kemudian dilakukan penyidikan dan menetapkan dua tersangka yakni EP dan SK. Saat ini kasus tersebut sedang menjadi perhatian dari pihak kepolisian untuk melengkapi pemberkasan perkara.
Munculnya kasus itu membuat investor perusahaan asal Korea Selatan terhambat dalam mendirikan pabrik yang tidak sesuai rencana awal. Termasuk mengalami kerugian hingga Rp 2,1 miliar karena ditilap oleh kedua pelaku. Gelar perkara kasus penggelapan tanah sudah dilakukan di Polda Jawa Tengah.
“EP ini laki-laki yang merupakan wiraswasta. Sedangkan SK ini perempuan seorang ASN aktif di luar Klaten. Atas perbuatan yang dilakukan tersangka dikenakan pasal 378 KUHP. Total kerugian Rp 2,1 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten Agus Suprapto menjelaskan, memang ada investor asal Korea Selatan yang direncanakan akan masuk ke Klaten. Meski begitu untuk proses perizinannya belum diurus.
“Investor ini asalnya dari Korea Selatan yang hendak mendirikan pabrik alat kesehatan di Desa Troketon. Nilai investasinya berapa, saya belum tahu. Soalnya belum pernah ketemu. Sempat komunikasi tiga minggu lalu melalui telepon,” jelasnya.
Pihaknya sudah memberikan pemahaman kepada investor terkait keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di desa tersebut. Jangan sampai setelah didirikan pabrik kemudian protes kepada Pemkab Klaten. Sebab itu harus dikaji terlebih dahulu.
“Bagi mereka (investor) tidak masalah. Mungkin karena sudah memiliki aset tanah lebih dulu terus ingin membangun. Mungkin seperti itu,” ujarnya. (ren/bun/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

