Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta sangat aktif dalam sosialisasi gempur rokok ilegal di berbagai daerah. Salah satunya sosialisasi di sela pergelaran ketoprak Guyon Maton di Pendapa Pemkab Klaten, belum lama ini. Materi sosialisasi menyangkut bahaya rokok ilegal, hingga manfaat dari DBHCHT untuk pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada masyarakat Klaten yang telah menjual dan mengonsumsi rokok legal. Memang rokok ilegal lebih murah, tetapi tidak baik bagi kesehatan. Apalagi sangat merugikan penerimaan negara,” kata Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta Aries Baroto, Kamis (9/12).
Aries menambahkan, jika masyarakat membeli rokok legal, maka ikut berkontribusi dengan membayar cukai, hampir separo dari harga pembelian per bungkusnya. Nah, cukai rokok ini telah memberikan manfaat untuk membiayai pembangunan nasional. Mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, hingga infrastruktur fisik lainnya.
Apalagi, hasil cukai juga ada yang kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten, dalam bentuk DBHCHT. Dana ini bisa dioptimalkan untuk pembangunan di berbagai sektor, dengan alokasi anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT, yakni sosialisasi gempur rokok ilegal yang gencar dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten.
“Sosialisasi gempur rokok ilegal bisa melalui pentas seni dan budaya. Kemudian di sektor kesehatan, untuk pembangunan puskesmas dan pembelian armada mobil ambulans. Begitu juga memberikan manfaat kepada para petani tembakau, melalui bantuan alat pertanian (alsintan),” imbuh Aries.
Ya, hasil cukai tembakau juga memberikan manfaat kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Diwujudkan dalam bantuan langsung tunai (BLT), yang besarannya ditentukan oleh masing-masing daerah. Ini bukti, bahwa hasil cukai tembakau dikembalikan ke masyarakat lewat berbagai manfaat.
“Tahun ini secara nasional, cukai tembakau ditargetkan sekitar Rp 180 triliun. Apalagi peredaran rokok ilegal terus ditekan. Ditargetkan Menteri Keuangan (Menkue) maksimal 2 persen,” ucapnya.
Berbagai upaya telah dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam pemberantasan rokok ilegal. Di Kota Bersinar, bersinergi dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP) lewat giat operasi rokok ilegal. Termasuk upaya preventif hingga penegakan hukum bagi yang menyimpan, diperjualbelikan, dan mengedarkan rokok ilegal.
“Ancaman pidananya, minimal satu hingga lima tahun penjara. Sedangkan untuk denda, dua kali hingga 10 kali dari nilai cukai yang dilanggar. Semoga sosialisasi yang masif diselenggarakan oleh Diskominfo Klaten selama ini, membuat masyarakat lebih melek hukum. Terutama para pedagang rokok legal,” urai Aries.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten Cahyo Dwi Setyanta mengaku alikasi DBHCHT tahun ini sekitar Rp 14,6 miliar. Digunakan untuk pelatihan serta penambahan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani tembakau. Termasuk untuk BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
“BLT pada minggu-minggu ini akan kami salurkan. Jadi pendapatan cukai akan kembali ke masyarakat untuk pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, kami berkomitmen untuk terus menekan peredaran rokok ilegal serendah-rendahnya,” paparnya. (ren/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




