Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Klaten Sulamto menjelaskan, peredaran rokok ilegal cukup meresahkan. Ambil contoh tiga kali giat operasi terakhir. Potensi kerugian keuangan negara dari 6.000 batang rokok ilegal mencapai Rp 1.800.000.
“Peredaran rokok ilegal masih ada di Klaten. Meskipun operasi pemberantasan rokok ilegal digelar rutin. Alasan dari pedagang, karena ada permintaan dan harganya murah,” ujar Sulamto, kemarin (12/12).
Di tengah giat operasi, pedagang yang kedapatan menjual rokok ilegal langsung dibina di tempat. Termasuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pembinaan juga melibatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta.
“Padahal lokasi yang kami sisir dan menjadi target operasi itu, sebenarnya masuk zona sosialisasi gempur rokok ilegal. Tetapi, ada saja pedagang yang nekat menjual. Dan mereka mengaku tidak tahu jika rokok yang dijualnya ilegal,” bebernya.
Modus yang sering dijumpai dalam pendistribusian rokok ilegal, yakni melalui sales dengan sistem titipan. Harganya per bungkus isi 20 batang Rp 4.500-Rp 6.000. Kemungkinan pedagang tergiur dengan keuntungan berlipat.
“Padahal ada sanksi bagi penjual, yakni ancaman pidana penjara satu sampai lima tahun. Sedangkan dendanya, minimal dua hingga 10 kali dari cukai yang harus dibayarkan,” tegasnya.
Sementara itu, terakhir kali giat operasi gempur rokok ilegal digelar Jumat (10/12). Ada empat toko kelontong di empat kecamatan yang menjadi target operasi. Yakni Desa Jotangan, Kecamatan Bayat; Desa Pandes, Kecamatan Wedi; Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno; dan Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan.
Dari empat lokasi itu, ditemukan 2.258 batang rokok ilegal berbagai merek dan tanpa pita cukai. Basrang bukti yang diamankan, selanjutnya diserahkan ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta.
“Pun potensi kerugian negara dari temuan tersebut, sekitar Rp 600.000. Kami lakukan penindakan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,” ungkapnya.
Satpol PP mengklaim kesulitan menelusuri produsen rokok ilegal tersebut. Karena di kemasan tidak tercantum lokasi produksi. “Kami pastikan peredaran rokok ilegal dipasok dari luar Klaten,” urai Sulamto. (ren/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



