Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seperti diketahui, akibat pandemi selama dua tahun menjadikan sejumlah sarana-prasarana di kawasan wisata OMAC mengalami kerusakan. Maka itu dibutuhkan perbaikan dengan mencoba mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Hal itu bisa dilakukan setelah kejelasan status aset bidang tanah di OMAC milik pemkab.
”Terbitnya tiga sertifikat ini semakin mempertegas status hak milik pemkab. Bisa mintakan dukungan dari pemerintah pusat terkait spot-spot maupun bangunan yang harus dibenahi. Termasuk juga kolamnya,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten Sri Nugroho, Kamis (27/1).
Sri Nugroho menjelaskan, tiga sertifikat itu terdiri lahan seluas 8.453 meter persegi berupa area parkir dari OMAC. Lalu sertifikat bagian kawasan wisata seluas 10.120 meter persegi yang semula milik Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Serta sertifikat lahan seluas 953 meter persegi.
Saat kawasan wisata OMAC belum menjadi aset milik pemkab memang tidak bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Tetapi setelah ada kepastian hukum, akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada 2023. Harapannya seluruh sarana penunjang diperbaiki.
”Harapannya dengan perbaikan yang kami lakukan nantinya bisa meningkatkan jumlah pengunjung. Termasuk bagian dari memberikan pelayanan yang terbaik pada wisata atas milik pemkab,” ucapnya.
Bupati Klaten Sri Mulyani membenarkan saat OMAC sebelum menjadi aset pemkab tidak bisa menganggarkan untuk perbaikan. Tetapi setelah ada kejelasan menjadikan pemkab bisa mengusulkan ke pemerintah pusat bantuan untuk pengembangan wisata untuk OMAC.
”Tentunya seluruhnya membutuhkan proses. Nantinya kami usulkan ke pusat untuk bisa mendapatkan bantuan di 2023 lewat dana alokasi khusus (DAK). Biar berkembang seperti Bukit Sidoguro lewat bantuan pemerintah pusat juga,” ucapnya. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




