Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadi Aset Pemkab Klaten, Wisata OMAC segera Dipercantik

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
POTENSIAL: Sejumlah pengunjung sedang menikmati segarnya mata air alami di Objek Mata Air Cokro (OMAC), Kecamatan Tulung, Kamis (27/1). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
POTENSIAL: Sejumlah pengunjung sedang menikmati segarnya mata air alami di Objek Mata Air Cokro (OMAC), Kecamatan Tulung, Kamis (27/1). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
KLATEN – Kawasan wisata Objek Mata Air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung dipastikan menjadi aset Pemkab Klaten. Hal itu dipertegas dengan adanya tiga sertifikat yang diserahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten kepada pemkab pada Rabu (26/1). Pemkab jadi lebih leluasa dalam mempercantik wisata air alami tersebut.

Seperti diketahui, akibat pandemi selama dua tahun menjadikan sejumlah sarana-prasarana di kawasan wisata OMAC mengalami kerusakan. Maka itu dibutuhkan perbaikan dengan mencoba mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Hal itu bisa dilakukan setelah kejelasan status aset bidang tanah di OMAC milik pemkab.

”Terbitnya tiga sertifikat ini semakin mempertegas status hak milik pemkab. Bisa mintakan dukungan dari pemerintah pusat terkait spot-spot maupun bangunan yang harus dibenahi. Termasuk juga kolamnya,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten Sri Nugroho, Kamis (27/1).

Sri Nugroho menjelaskan, tiga sertifikat itu terdiri lahan seluas 8.453 meter persegi berupa area parkir dari OMAC. Lalu sertifikat bagian kawasan wisata seluas 10.120 meter persegi yang semula milik Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Serta sertifikat lahan seluas 953 meter persegi.

Saat kawasan wisata OMAC belum menjadi aset milik pemkab memang tidak bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Tetapi setelah ada kepastian hukum, akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada 2023. Harapannya seluruh sarana penunjang diperbaiki.

”Harapannya dengan perbaikan yang kami lakukan nantinya bisa meningkatkan jumlah pengunjung. Termasuk bagian dari memberikan pelayanan yang terbaik pada wisata atas milik pemkab,” ucapnya.

Bupati Klaten Sri Mulyani membenarkan saat OMAC sebelum menjadi aset pemkab tidak bisa menganggarkan untuk perbaikan. Tetapi setelah ada kejelasan menjadikan pemkab bisa mengusulkan ke pemerintah pusat bantuan untuk pengembangan wisata untuk OMAC.

”Tentunya seluruhnya membutuhkan proses. Nantinya kami usulkan ke pusat untuk bisa mendapatkan bantuan di 2023 lewat dana alokasi khusus (DAK). Biar berkembang seperti Bukit Sidoguro lewat bantuan pemerintah pusat juga,” ucapnya. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gelar Larwasda 2026, Pemkab Klaten Perkuat Sinergi Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan

Gelar Larwasda 2026, Pemkab Klaten Perkuat Sinergi Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan

Larwasda diselenggarakan untuk menyampaikan hasil pengawasan Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 kepada jajaran pimpinan serta perangkat daerah.

Pemkab Klaten Gelar Pengawasan Desa 2026, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan-Berintegritas

Pemkab Klaten Gelar Pengawasan Desa 2026, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan-Berintegritas

Pengawasan pengelolaan keuangan desa telah diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemkab Gelar Klaten Berdzikir dan Bersholawat di Ceper, Plt Bupati Linda Ajak Warga Perkuat Spiritual

Pemkab Gelar Klaten Berdzikir dan Bersholawat di Ceper, Plt Bupati Linda Ajak Warga Perkuat Spiritual

Plt. Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi menekankan pentingnya dzikir dan sholawat sebagai pondasi spiritual yang harus terus dirawat bersama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer