Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

47 OPD-UPTD di Kabupaten Klaten Diusulkan Jadi Zona Integritas

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERI INSTRUKSI: Bupati Klaten Sri Mulyani beri sambutan acara penggalangan komitmen pembangunan dan evaluasi zona integritas, Rabu (13/4). (ISTIMEWA)
BERI INSTRUKSI: Bupati Klaten Sri Mulyani beri sambutan acara penggalangan komitmen pembangunan dan evaluasi zona integritas, Rabu (13/4). (ISTIMEWA)
KLATEN – Tedapat 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Klaten diusulkan sebagai zona integritas. Langkah tersebut sebagai komitmen Pemkab Klaten mewujudkan layanan yang prima bagi masyarakat.

Usulan tersebut langsung disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono dalam acara penggalangan komitmen pembangunan dan evaluasi zona integritas di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (13/4).

”Sasaran birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia. Yakni mewujudkan pemerintah yang sederhana, simple, lincah dan cepat. Tentu hal ini harus kita capai melalui upaya pembangunan zona integritas,” ucap Jajang.

Ada pun usulan 47 OPD dan UPTD yang masuk dalam zona integritas antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan RSUD Bagaswaras.

Sementara itu, untuk UPTD yang diusulkan jadi zona integritas antara lain Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan. Kemudian SMP N 2 Klaten, SMP N 1 Jogonalan, SMP N 5 Klaten, SMP N 2 Trucuk dan SMP N 3 Tulung. Ditambah 34 puskesmas yang ada di seluruh kecamatan.

”Tujuan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pimpinan OPD atau unit kerja dalam pembangunan zona integritas. Diharapkan dapat menerapkan strategi pembangunan zona integritas yang lebih efektif,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya mendorong budaya antikorupsi pada OPD atau unit kerja. Terutama pada OPD atau unit kerja pelayanan publik perlu dilakukan pembangunan zona integritas.

”Hadirnya zona integritas diharapkan mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Saya tekankan kepada pimpinan OPD maupun unit kerja mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan zona integritas,” ucapnya.

Menurutnya, dalam hal komitmen, pimpinan menjadi hal yang mendasar karena dalam pembangunan zona integritas membutuhkan komitmen. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana dibawah. Harapannya bisa memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer