Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Saya sebenarnya ragu. Seperti di Desa Sajen, Trucuk bisa masuk miskin ekstrem. Data dari mana itu? Padahal daerahnya maju dengan permebelan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Edy Sasongko, Sabtu (16/4).
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, terkait data kemiskinan dirinya pernah menanyakan hal itu ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos dan P3AKB). Diperoleh informasi jika pendataan dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik (BPD) yang didasarkan pada garis kemiskinan.
“Misalnya pendapatan per kapita kita di atas Wonogiri tapi untuk ukuran di sana tidak masuk miskin. Sedangkan yang di Klaten masuk karena diapit dua kota besar Solo dan Jogja sehingga standar kemiskinannya tinggi. Padahal faktanya kalau dibandingkan dengan Wonogiri, miskin sana,” ucapnya.
Edy mengungkapkan, dalam penanganan kemiskinan ekstrem perlu adanya duduk bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Bappeda-Litbang dengan BPS terkait validasi data kemiskinan. Terlebih lagi apa saja yang menjadi indikator dari kemiskinan ekstrem dapat diketahui seluruh OPD sehingga menjadi dasar untuk melangkah.
“Dalam rapat kerja kemarin sebenarnya sudah kami rekomendasikan kepada dinas terkait agar duduk bersama dengan BPS terkait kemiskinan ekstrem ini. Data kemiskinan agar singkron terlebih dahulu sehingga bisa jadi rujukan untuk seluruh OPD dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Dirinya berharap dengan adanya validasi data kemiskinan itu menjadikan pengentasannya bisa tepat sasaran. Sekalipun terdapat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetapi untuk validasinya dinilai kurang. Harapannya Klaten tidak masuk lagi sebagai daerah miskin lagi di karesidenan Surakarta.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten pada 2021untuk jumlah penduduk miskin terdapat 158.200 jiwa atau 13,49 persen. Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2020 yang terdapat 151.800 jiwa atau 12,89 persen. Hal ini menjadikan angka kemiskinan di Klaten naik 0,6 persen atau 6.400 jiwa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Klaten (Bappeda-Litbang) Pandu Wirabangsa setelah mendapatkan data terkait kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Klaten akan ditindaklanjuti dengan validasi dan verifikasi. Termasuk dengan melibatkan OPD terkait.
“Nantinya akan kita analisis terlebih dahulu sambal menunggu informasi lebih lanjut dari provinsi. Kita juga mendorong semua pihak untuk menanganinya termasuk pemerintah desa lewat APBDes-nya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diintervensi pemerintah terkait penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Mulai meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaraan serta pemenuhan akses dasar seperti pendidikan dan Kesehatan. Termasuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi.(ren/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




