Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi IV DPRD Klaten Minta Validasi Data Kemiskinan Ekstrem

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Edy Sasongko
Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Edy Sasongko
KLATEN - Masuknya Kabupaten Klaten dalam daftar 19 daerah miskin ekstrem di Jawa Tengah mendapatkan perhatian dari DPRD Klaten. Perlu adanya validasi data pada lima kecamatan yang masuk kemiskinan ekstrem. Meliputi Jatinom, Wonosari, Wedi, Trucuk dan Karangnongko.

“Saya sebenarnya ragu. Seperti di Desa Sajen, Trucuk bisa masuk miskin ekstrem. Data dari mana itu? Padahal daerahnya maju dengan permebelan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Edy Sasongko, Sabtu (16/4).

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, terkait data kemiskinan dirinya pernah menanyakan hal itu ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos dan P3AKB). Diperoleh informasi jika pendataan dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik (BPD) yang didasarkan pada garis kemiskinan.

“Misalnya pendapatan per kapita kita di atas Wonogiri tapi untuk ukuran di sana tidak masuk miskin. Sedangkan yang di Klaten masuk karena diapit dua kota besar Solo dan Jogja sehingga standar kemiskinannya tinggi. Padahal faktanya kalau dibandingkan dengan Wonogiri, miskin sana,” ucapnya.

Edy mengungkapkan, dalam penanganan kemiskinan ekstrem perlu adanya duduk bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Bappeda-Litbang dengan BPS terkait validasi data kemiskinan. Terlebih lagi apa saja yang menjadi indikator dari kemiskinan ekstrem dapat diketahui seluruh OPD sehingga menjadi dasar untuk melangkah.

“Dalam rapat kerja kemarin sebenarnya sudah kami rekomendasikan kepada dinas terkait agar duduk bersama dengan BPS terkait kemiskinan ekstrem ini. Data kemiskinan agar singkron terlebih dahulu sehingga bisa jadi rujukan untuk seluruh OPD dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Dirinya berharap dengan adanya validasi data kemiskinan itu menjadikan pengentasannya bisa tepat sasaran. Sekalipun terdapat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetapi untuk validasinya dinilai kurang. Harapannya Klaten tidak masuk lagi sebagai daerah miskin lagi di karesidenan Surakarta.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten pada 2021untuk jumlah penduduk miskin terdapat 158.200 jiwa atau 13,49 persen. Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada 2020 yang terdapat 151.800 jiwa atau 12,89 persen. Hal ini menjadikan angka kemiskinan di Klaten naik 0,6 persen atau 6.400 jiwa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Klaten (Bappeda-Litbang) Pandu Wirabangsa setelah mendapatkan data terkait kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Klaten akan ditindaklanjuti dengan validasi dan verifikasi. Termasuk dengan melibatkan OPD terkait.

“Nantinya akan kita analisis terlebih dahulu sambal menunggu informasi lebih lanjut dari provinsi. Kita juga mendorong semua pihak untuk menanganinya termasuk pemerintah desa lewat APBDes-nya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diintervensi pemerintah terkait penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Mulai meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaraan serta pemenuhan akses dasar seperti pendidikan dan Kesehatan. Termasuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi.(ren/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Komisi IV DPRD Klaten Dorong Penguatan Kelembagaan NPCI dan Pembinaan Prestasi Atlet Disabilitas

Komisi IV DPRD Klaten Dorong Penguatan Kelembagaan NPCI dan Pembinaan Prestasi Atlet Disabilitas

Langkah tersebut diharapkan mampu memacu raihan prestasi kontingen Klaten. Terdekat pada ajang Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) Jawa Tengah 2026 yang digelar di Solo Raya pada 22–26 November 2026.

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer