Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPKPAD Klaten Terus Perbaiki Data Wajib Pajak

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TELITI: Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang PAD BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo Pemeriksaan terhadap data PPhTB di pojok e- pajak daerah. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
TELITI: Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang PAD BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo Pemeriksaan terhadap data PPhTB di pojok e- pajak daerah. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
KLATEN - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu jenis pajak daerah potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Itu mendorong Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten terus memperbaiki data wajib pajak. Kini jumlah wajib pajak PBB-P2 di Klaten sebanyak 560 ribu.

Tahun ini, pajak daerah, khususnya PBB-P2 ditargetkan Rp 29,76 miliar. Ada pun realisasinya hingga April 2022 sudah mencapai Rp 6,3 miliar atau 21,19 persen dari target.

Perolehan pada 2021 tembus Rp 32,54 miliar atau 110,33 persen. Melampaui target Rp 29,5 miliar. “Untuk surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 sudah kami berikan sejak Februari lalu. Selain melibatkan desa dalam penagihan, kami juga pro aktif agar wajib pajak membayar PBB-P2 lebih awal,” jelas Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo, Minggu (23/4).

BPKPAD Klaten juga mengandalkan pekan panutan bagi aparatur sipil negeri (ASN) Pemkab Klaten. Syarat ASN untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) harus menunjukan bukti pembayaran PBB-P2. Harapannya para ASN bisa memberikan contoh tertib pembayaran PBB-P2.

Sementara itu, penagihan bagi wajib pajak besar, BPKPAD Klaten tak sepenuhnya mengandalkan pemerintah desa. Tetapi membentuk tim penagihan aktif.

Dimulai dengan mencetak salinan SPPT hingga memastikan diterima oleh wajib pajak besar tersebut. Mengingat keberadaannya berada di luar kota.

"Seperti wajib pajak besar yang ada di Pekalongan, Karanganyar, dan Jogja. Begitu juga wajib pajak besar yang ada di wilayah Klaten," ucapnya.

Harjanto mengungkapkan, sepanjang informasi alamat hingga kontak jelas, maka komunikasi dengan wajib pajak besar terus dilakukan. SPPT bisa dikirimkan melalui paket dengan ojek online ke wajib pajak. Hal itu dilakukan apabila wajib pajak yang bersangkutan belum menerima SPPT.

Terobosan lain mempermudah pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat memanfaatkan kanal yang disiapkan BPKPAD, yakni dompet digital, e-commarce hingga toko berjejaring.

“Realisasi pembayaran PBB-P2 terus kami pantau. Untuk bulan-bulan ini, rata-rata 3.000 wajib pajak sudah membayar PBB-P2 dengan nilai sekitar Rp 100 juta. Kami harapkan wajib pajak bisa membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo 30 September mendatang,” ucap Harjanto.

Kepala BPKPAD Klaten Muh Himawan menambahkan, target pajak daerah tertinggi pada tahun ini masih pada pajak penerangan jalan sebesar Rp 44,42 miliar. Disusul PBB-P2 dengan target Rp 29,76 miliar, kemudian PPhTB ditargetkan Rp 23, 64 miliar.

“Sampai April ini sudah on the track. Kami optimistis target tercapai. Apalagi beberapa sektor mulai pulih. Antara lain parkir, hiburan, dan rumah makan mulai ada aktivitas. Beberapa jenis pajak lainnya juga mulai mendekati normal,” pungkasnya. (ren/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sukoharjo Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2 Periode 2012-2025

HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sukoharjo Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2 Periode 2012-2025

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengaku momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dimanfaatkan untuk memberi kado masyarakat, berupa penghapusan denda tunggakan PBB-P2 periode 2012-2025.

Dukung 10 Program Prioritas Bupati Hamenang: BPKPAD Klaten Dongkrak Realisasi PAD, Sudah Capai Rp 375,2 Miliar

Dukung 10 Program Prioritas Bupati Hamenang: BPKPAD Klaten Dongkrak Realisasi PAD, Sudah Capai Rp 375,2 Miliar

Berdasarkan data dari BPKPAD Klaten hingga pekan ketiga September 2026, untuk realisasi PAD telah mencapai Rp 375, 2 miliar atau setara 65,44 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 573,3 miliar.

BPKPAD Klaten Kejar Target PBB-P2 dan BPHTB, Dorong Digitalisasi Pembayaran hingga Integrasi Data Pertanahan

BPKPAD Klaten Kejar Target PBB-P2 dan BPHTB, Dorong Digitalisasi Pembayaran hingga Integrasi Data Pertanahan

BPKPAD Klaten mengelola hampir 650 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutanag (SPPT) PBB-P2 dengan total baku mencapai sekitar Rp 62 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer