Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Balai Keadilan Desa Nglinggi, Pilot Project Restorative Justice Kejari Klaten

Penulis: Damianus Bram❯

Peluncuran itu ditandai dengan pelepasan balon udara, menerbangkan burung udara hingga pemotongan pita oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Kepala Kejari (Kajari) Klaten Suyanto dan Forkompimda Klaten.
”Desa Nglinggi menjadi pilot project dari program restorative justice ini. Program ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menekankan pada keadaan dan pemulihan keadaan bagik pelaku, korban dan keluarga untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat,” jelas Kajari Klaten Suyanto, kemarin (2/6).
Suyanto menjelaskan, melalui restorative justice ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa penyesalannya pada korban. Termasuk siap bertanggungjawab dan mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Sedangkan korban dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf dari pelaku tanpa syarat maupun tuntutan.
Suyanto menambahkan, jika menerapkan restorative justice tersebut didasarkan pada peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retoratif. Beberapa persyaratan harus dipenuhi seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak kejahatan tersebut sehingga bukan residivis.
”Sedangkan atas tindak pidananya itu diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun tidak bisa diterapkan restorative justice. Sedangkan untuk hukuman denda yang bisa diterapkan restorative justice dengan kerugian maksimal Rp 2,5 juta yang dilanjutkan dengan penggantian dan perdamaian tanpa ada paksaaan dan sukarela dari pihak korban,” ucapnya.
Suyanto menjelaskan, ada pun sasaran dari program tersebut adalah pelaku tindak pidana yang kurang mampu. Harapannya mereka juga mendapatkan keadilan dalam penyelesaian dalam suatu perkara melalui restorative justice. Meski begitu, dalam penerapannya tidak bisa serta merta sehingga harus melalui proses yang panjang.
Kepala Desa (Kades) Nglinggi Sugeng Mulyadi mengapresiasi adanya Balai Keadilan di kantor desanya itu. Hal itu menjadikan sarana bagi masyarakatnya dalam mendapatkan pengetahuan terkait restorative justice tersebut.
”Harapannya dalam penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa menyentuh berbagai kalangan masyarkat. Kami pada prinsipnya siap untuk mendukung,” ucapnya. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



