Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Balai Keadilan Desa Nglinggi, Pilot Project Restorative Justice Kejari Klaten

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TEROBOSAN: Bupati Sri Mulyani (tiga dari kiri) bersama forkompimda saat peluncuran program restorative justice di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kamis (2/6). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
TEROBOSAN: Bupati Sri Mulyani (tiga dari kiri) bersama forkompimda saat peluncuran program restorative justice di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kamis (2/6). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
KLATEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten meluncurkan program restorative justice dari Kejaksaan Agung dengan menghadirkan Balai Keadilan di Kantor Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan.

Peluncuran itu ditandai dengan pelepasan balon udara, menerbangkan burung udara hingga pemotongan pita oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Kepala Kejari (Kajari) Klaten Suyanto dan Forkompimda Klaten.

”Desa Nglinggi menjadi pilot project dari program restorative justice ini. Program ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menekankan pada keadaan dan pemulihan keadaan bagik pelaku, korban dan keluarga untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat,” jelas Kajari Klaten Suyanto, kemarin (2/6).

Suyanto menjelaskan, melalui restorative justice ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa penyesalannya pada korban. Termasuk siap bertanggungjawab dan mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Sedangkan korban dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf dari pelaku tanpa syarat maupun tuntutan.

Suyanto menambahkan, jika menerapkan restorative justice tersebut didasarkan pada peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retoratif. Beberapa persyaratan harus dipenuhi seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak kejahatan tersebut sehingga bukan residivis.

”Sedangkan atas tindak pidananya itu diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kalau ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun tidak bisa diterapkan restorative justice. Sedangkan untuk hukuman denda yang bisa diterapkan restorative justice dengan kerugian maksimal Rp 2,5 juta yang dilanjutkan dengan penggantian dan perdamaian tanpa ada paksaaan dan sukarela dari pihak korban,” ucapnya.

Suyanto menjelaskan, ada pun sasaran dari program tersebut adalah pelaku tindak pidana yang kurang mampu. Harapannya mereka juga mendapatkan keadilan dalam penyelesaian dalam suatu perkara melalui restorative justice. Meski begitu, dalam penerapannya tidak bisa serta merta sehingga harus melalui proses yang panjang.

Kepala Desa (Kades) Nglinggi Sugeng Mulyadi mengapresiasi adanya Balai Keadilan di kantor desanya itu. Hal itu menjadikan sarana bagi masyarakatnya dalam mendapatkan pengetahuan terkait restorative justice tersebut.

”Harapannya dalam penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa menyentuh berbagai kalangan masyarkat. Kami pada prinsipnya siap untuk mendukung,” ucapnya. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Beri Kepastian Hukum, Kejari Klaten Resmi Serahkan Dokumen Perwalian bagi 20 Anak Panti

Beri Kepastian Hukum, Kejari Klaten Resmi Serahkan Dokumen Perwalian bagi 20 Anak Panti

Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak yayasan, tim JPN bertindak sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh dokumen kependudukan dan legalitas hukum anak-anak tersebut.

Jelang Pilkades Serentak: Kejari Klaten Sosialisasikan Program Jaga Desa, Tekankan Transparansi dan Kekompakan Aparatur Desa

Jelang Pilkades Serentak: Kejari Klaten Sosialisasikan Program Jaga Desa, Tekankan Transparansi dan Kekompakan Aparatur Desa

Sosialisasi program Jaga Desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai pengelolaan pemerintah desa yang transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gelar Ngobrol Inspiratif, Kejari dan Pemkab Ajak Anak Muda Jadi Motor Penggerak Pembangunan Klaten

Gelar Ngobrol Inspiratif, Kejari dan Pemkab Ajak Anak Muda Jadi Motor Penggerak Pembangunan Klaten

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Kajari juga mengajak pemuda untuk berperan aktif mengawasi dan mencegah potensi konflik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer