Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekadar informasi, retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, ditarget bisa meraup PAD sebesar Rp 274,48 miliar.
“Penerimaan retribusi daerah, beberapa tahun ini agak stagnan akibat pandemi Covid-19. Tetapi secara global, ditargetkan Rp 15,67 miliar. Hingga triwulan kedua sudah mencapai 46,80 persen. Ini sesuai pola operasional yang kami tetapkan,” kata Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo, Rabu (29/6).
Harjanto menambahkan, di beberapa jenis retribusi daerah terdapat kenaikan signifikan. Meski ada pula yang tidak sesuai target. BPKPAD mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, bisa mengoptimalkan PAD dari retribusi daerah. Sasaran utamanya, yakni retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk pelayanan pasar.
Menurut Harjanto, beberapa jenis retribusi daerah penerimaannya dinilai sudah bagus, kendati porsinya kecil. Seperti retribusi pelayanan kesehatan, yang selama ini mengandalkan pengecekan di laboratorium. Dari target Rp 282,6 juta, sudah terealisasi Rp 189,2 juta atau 66,96 persen.
“Retribusi pelayanan persampahan juga bagus. Dari target Rp 470,1 juta, terealisasi Rp 408,4 juta atau 86,88 persen. Memang potensi dari retribusi pelayanan persampahan cukup potensial, apabila betul-betul disisir,” urainya.
Kini, ada lima jenis retribusi daerah yang menjadi andalan BPKPAD Klaten. Mulai dari retribusi perizinan tertentu, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi pelayanan pasar. Ditambah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
“Kelima jenis retribusi daerah ini diandalkan. Karena secara global, target penerimaannya cukup besar. Seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang ditargetkan Rp 3,13 miliar. Begitu juga retribusi pelayanan pasar yang mencapai Rp 2,86 miliar,” ungkapnya Harjanto.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Klaten Muh. Himawan mengaku berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satunya melalui digitalisasi retribusi pelayanan pasar. Sudah diterapkan di Pasar Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan.
“Menggunakan e-retribusi, pembayaran bisa dilakukan dengan tap maupun QRIS. Langkah ini untuk menekan kebocoran. Di samping meningkat kepatuhan terkait penerimaan retribusi pelayanan pasar,” ucapnya.
Himawan berharap, digitalisasi tidak hanya berhenti pada retribusi pelayanan pasar saja. Tetapi juga dikembangkan di sektor lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. (ren/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




