Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Kami telah mendapati beberapa lokasi yang diduga terdapat peredaran rokok ilegal. Untuk tindak lanjutnya dan operasi pemberantasan bersama, masih menunggu bea dan cukai,” jelas Subkoordinator Bidang Penindakan Satpol PP dan Damkar Klaten Sulamto, Sabtu (27/8).
Dalam setiap operasi pemberantasan rokok ilegal, melibatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta, serta didukung Kodim 0723/Klaten, Polres Klaten, Bagian Hukum Setda Klaten, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten.
“Tahun lalu, personel gabungan melakukan pemberantasan rokok ilegal sebanyak empat kali razia. Kami mengamankan 700 bungkus atau sekitar 11 ribu batang rokok ilegal,” tegasnya.
Adapun lokasi rawan peredaran rokok ilegal yakni di daerah perbatasan. Antara lain Kecamatan Wonosari yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Bayat yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Jogjakarta, serta di Kecamatan Prambanan berbatasan dengan Kabupaten Sleman.
“Kalau di Kota Klaten malah relatif tidak ada. Mengingat bukan pasar rokok ilegal. Sasarannya tetap konsumen di daerah perbatasan,” jelasnya.
Diungkapkan Sulamto, pada bungkus rokok ilegal biasanya menggunakan merek yang hampir sama dengan rokok terkenal. Tapi tanpa dilekatkan pita cukai atau polosan. Modus lainnya, menggunakan pitai cukai yang dipalsukan serta bukan peruntukannya.
“Apabila dalam operasi ditemukan rokok ilegal, kami serahkan kepada penyidik dari bea dan cukai untuk penindakan hukumnya. Mengingat mereka yang memiliki kewenangan untuk menindak. Kami mengumpulkan informasi dan membantu penyelidikan,” beber dia.
Lebih lanjut dijelaskan Sulamto, rokok ilegal yang beredar di pasaran bukan diproduksi di Klaten. Melainkan di luar daerah, karena selama ini dalam pemberantasan belum pernah ditemukan untuk bagian produksi. Meski begitu, satpol PP dan Damkar Klaten berusaha ekstrakeras turut menekan peredaran rokok bodong.
“Upaya pencegahannya dengan menerjunkan tim menemui para penjual rokok pengecer. Kami sosialisasikan kepada mereka agar paham ciri-ciri rokok ilegal. Harapannya, melalui edukasi tersebut, mereka tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal karena melanggar hukum,” tandasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten Cahyo Dwi Setyanta mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya merupakan sekretariat dari DBHCHT. Memiliki tugas dalam perencanaan pemanfaatan DBHCHT di masing-masing OPD.
“Anggaran untuk operasi pemberantasan rokok ilegal ada di kami. Tetapi untuk pelaksanannya, ya tetap Satpol PP dan Damkar Klaten. Mengingat tupoksinya ada di sana,” tuturnya. (ren/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




