Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Samakan Persepsi Tangani Kemiskinan di Klaten

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SAMBUTAN: Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya memberikan pengarahan dalam rakor TKPK, kemarin (6/12). (DOKUMENTASI DISKOMINFO KLATEN)
SAMBUTAN: Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya memberikan pengarahan dalam rakor TKPK, kemarin (6/12). (DOKUMENTASI DISKOMINFO KLATEN)
RADARSOLO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Litbang Klaten kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kecamatan, desa dan kelurahan, Selasa (6/12). Hal itu untuk menentukan langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Bersinar.

Hadir secara langsung Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya sekaligus Ketua TKPK Kabupaten Klaten. ”Penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya satu pihak saja. Tetapi juga dibutuhkan kerja sama semua lini di daerah. Penanganan kemiskinan merupakan kerja bersama,” kata Yoga Hardaya, Selasa (6/12).

Yoga menjelaskan, penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas bupati dan wakil bupati atau pemkab. Tapi mulai dari pemerintah tingkat kecamatan hingga desa. Untuk itu dibutuhkan persamaan persepsi dari semua pihak yang berperan. Termasuk pemahaman yang sama dalam membaca data kemiskinan beserta kriteria di dalamnya.

”Harus ada persamaan yang sama terhadap persoalan kemiskinan di daerah. Apa saja indikator yang masuk di dalamnya, harus dipahami bersama. Jangan sampai ada perbedaaan persepsi satu pihak dengan yang lainnya. Terutama yang ikut andil dalam penanganan kemiskinan,” ucapnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten pada 2021, jumlah penduduk miskin di Klaten mencapai 158.200 jiwa atau 13,49 persen. Angka kemiskinan tersebut bertambah banyak dibandingkan 2020 sekira 151.800 jiwa atau 12,89 persen. Artinya terjadi kenaikan 0,6 persen atau 6.400 jiwa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda-Litbang Klaten Pandu Wirabangsa mengatakan, rakor ini bagian dari rakor TKPK kecamatan dan desa. Dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan dan desa serta pendamping desa di 14 kecamatan.

”Rakor yang melibatkan semua pihak terutama 14 kecamatan ini menjadi bagian penting dari sebuah kerangka konfergensi untuk menangani kemiskinan. Terlebih lagi bisa menjadi acuan untuk kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) dalam penanganan kemiskinan di Klaten,” ucap Pandu.

Lebih lanjut, Pandu mengharapkan di 2023 terkait pendataan bisa dipergunakan sebagai salah satu upaya terpadu penanganan kemiskinan di Klaten. Sekaligus sebagai solusi bersama terkait data yang bersumber dari kementerian sosial (Kemensos). (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer