Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelumnya KPU Klaten juga sudah menggelar uji publik yang pertama dengan mengundang forkompinda, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Pada intinya mereka setuju dengan adanya pergeseran alokasi kursi dari dapil V ke dapil II sehingga komposisinya berubah.
”Ada rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD sudah kami informasikan kepada masyarakat. Melalui media sosial, website hingga di papan informasi. Tetapi tidak ada respons maupun tanggapan dari masyarakat terkait hal itu,” kata Komisioner KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggaraan Samsul Huda, Kamis (15/12).
Samsul menjelaskan, alokasi kursi DPRD Klaten di dapil II bertambah satu kursi. Dari sebelumnya pada Pemilu 2019 terdapat 10 kursi kini menjadi 11 kursi. Sedangkan untuk alokasi kursi di dapil V berkurang dari awalnya 12 kursi menjadi 11 kursi. Tetapi untuk dapil di Klaten tetap lima dapil dengan jumlah kursi di DPRD Klaten 50 kursi.
Terkait metode penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD dengan memperhatikan tujuh prinsip. Mulai dari kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan proporsionalitas. Di samping itu, ada prinsip integritas wilayah, berada dalam cakupan yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
”KPU menggunakan sarana teknologi informasi melalui sidapil untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan dapil serta alokasi DPRD. Tetapi tugas KPU Klaten hanya merancang dan KPU Provinsi Jawa Tengah mencermati. Penetapan tetap dilakukan oleh KPU RI sekitar Februari mendatang,” ucapnya.
Ada pun dapil II yang dirancang bertambah satu kursi meliputi Kecamatan Jogonalan, Gantiwarno, Manisrenggo, Prambanan, Kemalang dan Karangnongko. Sedangkan untuk dapil V Kecamatan Pedan, Trucuk, Karangdowo, Bayat, dan Cawas.
Komisioner KPU Klaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Wandyo Supriyatno menjelaskan, dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Klaten tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
”Uji publik ini digelar agar penataan dapil dan alokasi anggota DPRD Klaten benar-benar kuat. Terlebih lagi diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Pada uji publik sebelumnya juga tidak ada komplain. Mereka setuju dan menerima rancangan yang kami susun sebelumnya,” ucap Wandyo.
Menurutnya hal yang baru hanya terkait adanya pergeseran kursi dari dapil V ke dapil II saja. Dia pun berharap agar peran masyarakat dapat ditingkatkan dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Menjadikan pesta demokrasi tersebut berjalan lancar dan sukses serta bermanfaat bagi masyarakat luas. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




