Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seluruh fraksi telah menyetujui kelima raperda itu menjadi perda. Harapannya bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.
”Rapat paripurna ini untuk menetapkan lima raperda. Tiga di antaranya merupakan raperda pencabutan untuk menindaklanjuti omnibus law. Semua raperda ini dari eksekutif, semoga bisa segera digunakan oleh warga yang membutuhkan,” jelas Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditemui usai rapat paripurna.
Hamenang menjelaskan, kelima raperda itu sebelumnya telah dibahas dengan melibatkan berbagai unsur komisi. Kemudian dilaksanakan persetujuan bersama dalam rapat paripurna untuk menjadi perda. Selengkapnya lihat grafis.
Khusus untuk tahun ini, Hamenang belum bisa memastikan raperda yang hendak dibahas oleh DPRD Klaten.
”Kalau untuk 2022, ada tujuh sampai sembilan raperda yang kami bahas. Pada tahun ini, kurang lebih juga jumlahnya sekitar itu. Soalnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada aturan terkait pembatasan raperda yang dibahas sehingga tidak seperti dulu,” ucap Hamenang.
Hamenang menjelaskan, secara teknis pembahasan raperda diawali dari eksekutif dengan badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) dengan membuat program legislasi daerah (Prolegda). Dikarenakan tahun ini seluruh raperda dari pemkab, maka DPRD Klaten menunggu ajuan raperda.
”Kemudian baru kami buat panitia khusus (pansus) atau gabungan komisi untuk pembahasannya, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurna. Kalau selama ini, macam-macam. Ada yang dibentuk pansus maupun gabungan komisi. Tergantung materinya, urgensinya dan waktunya,” ucapnya.
Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya menyampaikan, kelima raperda itu telah difasilitasi gubernur Jawa Tengah selama masa transisi dengan ketentuan yang berlaku. Hingga akhirnya dilaksanakan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Klaten.
”Harapannya untuk pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Supaya ada efektivitas dan efesiensi serta penyerdahanaan. Khususnya untuk usaha masyarakat menjadi lebih lancar,” tandasnya. (ren/adi)
5 RAPERDA USULAN PEMKAB KLATEN
- Raperda Pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Raperda Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Raperda Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




