Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Layanan Pajak Daerah Kini Hadir di MPP Klaten

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Photo
Photo
RADARSOLO.ID - Layanan pajak daerah milik Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten kini hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP). Berbagai layanan pajak daerah pun dihadirkan seperti validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), id billing pajak daerah, pendaftaran pajak reklame hingga konsultasi pajak daerah.

“Semua layanan kami sebenarnya sudah menerapkan sistem online. Tetapi ketika memerlukan layanan secara tetap muka tetap kami layani. Kami menghadirkan layanan yang sudah ada sebelumnya di MPP,” ucap Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan BPKPAD Klaten, Harjanto Heri Wibowo, Sabtu (28/1/2023).

Lebih lanjut, Harjanto menjelaskan, layanan pajak daerah di MPP sudah beroperasi selama tiga bulan sejak diresmikan pada November 2022. Setiap harinya rata-rata terdapat 15 orang yang mengurus berbagai keperluan pajak daerah pada konter BPKPAD yang ada di MPP tersebut. Meski begitu, layanan di Kantor BPKPAD tetap berjalan sehingga wajib pajak bisa memilih.

Harjanto menjelaskan, hadirnya konter BPKPAD di MPP itu menjadikan layanannya terintegrasi dengan keperluan lainnya. Mengingat ada puluhan instansi lainnya dengan berbagai pelayanan yang hadir pada gedung tersebut. Termasuk pembayaran terkait pajak daerah juga bisa dilakukan di MPP karena terdapat konter Bank Jateng.

“Misalnya juga hendak pemasangan reklame bisa mengurus perizinannya terlebih dahulu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di MPP. Kemudian kaitannya pajak darah bisa langsung datang ke konter kami. Jadi bisa terlayani dalam satu lokasi,” ucap Harjanto.

Layanan pajak daerah pada konter BPKPAD di MPP setiap Senin-Kamis mulai Pukul 08.00-15.00 WIB. Sedangkan khusus Jumat hanya sampai Pukul 11.00 WIB saja. Kedepannya, hendak menghadirkan seluruh layanan pajak daerah di MPP. Mengingat untuk saat ini sarana dan prasarananya masih terbatas.

“Kami masih kekurangan untuk layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di MPP. Dikarenakan harus menyiapkan jaringannya dulu. Termasuk sarana-prasarana komputer yang saat ini masih terbatas dikarenakan kami harus membuka peta juga dalam layanan. Begitu juga dibutuhkan tempat konter yang lebih luas lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal DPMPTSP Klaten, Purwanto Agus Raharjo menjelaskan di MPP terdapat 25 instansi dengan 140 izin. Menghadirkan layanan pengurusan perizinan yang terpadu satu pintu.

“Masyarakat ketika mengurus perizinan di MPP menjadi lebih cepat karena sudah terintegrasi. Terlebih lagi didukung dengan perangkat dan sarana prasarana yang memadai. MPP sendiri membuka layanannya setiap hari mulai Pukul 08.00-15.00 WIB,” pungkasnya. (ren/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Teken MoU antara Pemkab Klaten dengan Kantor Imigrasi Surakarta, Layanan Imigrasi Kini Hadir di Mal Pelayanan Publik

Teken MoU antara Pemkab Klaten dengan Kantor Imigrasi Surakarta, Layanan Imigrasi Kini Hadir di Mal Pelayanan Publik

Meski nota kesepakatan baru diresmikan, layanan imigrasi di MPP Klaten sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak beberapa bulan lalu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer