Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Klaten Serahkan Dua Raperda ke DPRD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SINERGI: Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan dua raperda ke Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, kemarin. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
SINERGI: Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan dua raperda ke Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, kemarin. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten serahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Senin (6/2/2023). Yakni raperda tentang pondok pesantren serta raperda tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, pondok pesantren memiliki kontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Melahirkan insan yang beriman, berkarakter dan cinta tanah air.

”Pondok pesantren yang tumbuh di masyarakat telah berkontribusi dalam negara. Maka itu untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan peraturan daerah guna pengembangan pesantren,” kata Bupati Klaten Sri Mulyani, Senin (6/2/2023).

Mulyani menjelaskan, sesuai Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang pesantren, pemerintah daerah dapat memfasilitasi asrama pesantren dan masjid atau musala guna memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

”Guna menjamin penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pemberdayaan serta fasilitasi pengembangan pesantren perlu dibentuk perda. Maka itu kami ajukan raperda pondok pesantren ini,” tambah Mulyani.

Sementara itu, terkait raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Mulyani menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi masyarakat. Termasuk menjadi pondasi kebudayaan hingga nilai-nilai luhur kesatuan Indonesia.

”Tetapi saat ini masih banyak pelanggaran ingin menurunkan kualitas dan semangat kebangsaan. Maka itu perlu adanya regulasi dan payung hukum yang menjadi pedoman bagi Pemkab Klaten untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila,” ucapnya.

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi penyerahan dua raperda dari pemkab di awal tahun kali ini. Pihaknya akan segera melakukan pembahasan terhadap dua raperda tersebut hingga akhirnya nanti ditetapkan sebagai perda.

”Dua raperda ini luar biasa. Berbicara pondok pesantren, realitasnya adalah jika berbicara pendidikan, tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk mewujudkan pendidikan yang bagus. Nyatanya ada lembaga-lembaga pendidikan lainnya bisa mendukung,” ucap Hamenang.

Terkait raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Hamenang mengungkapkan dinilai sangat penting. Mengingat semangat kebangsaan dan nasionalisme dari generasi muda mulai luntur pada era globalisasi. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Fraksi Demokrat Nasional berharap APBD 2027 berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer