Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Klaten Bentuk 4 Pansus Bahas Raperda

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Rapat paripurna terkait pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lima raperda yang diajukan Pemkab Klaten di Gedung Paripurna DPRD Klaten. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
Rapat paripurna terkait pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lima raperda yang diajukan Pemkab Klaten di Gedung Paripurna DPRD Klaten. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARKLATEN.COM - DPRD Klaten bentuk empat panitia khusus (Pansus) untuk membahas lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemkab Klaten. Pembentukan pansus itu dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (24/3/2023) di Gedung Paripurna DPRD Klaten.

Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan pembentukan pansus dibagi dalam masing-masing komisi. Total ada empat komisi di DPRD Klaten.

“Komisi I sebagai pansus yang membahas raperda perubahan kedua atas perda Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sedangkan Komisi II sebagai pansus yang membahas raperda pajak daerah dan retribusi daerah,” ucap Hamenang, Jumat (24/3/2023).

Lebih lanjut, Hamenang menjelaskan, untuk Komisi III sebagai pansus yang membahas Raperda pencabutan perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan raperda pencabutan perda Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang lembaga kemasyarakatan desa di Klaten.

Sementara itu, Komisi IV sebagai pansus yang membahas raperda perubahan perda Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Nantinya masing-masing pansus akan membahas raperda tersebut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Dari raperda ini terdapat tiga raperda perubahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan APBD melalui pendapatan asli daerah (PAD). Ada raperda perubahan pariwisata, ini sangat penting. Kita tahu dengan adanya jalan tol, untuk menuju kesejahteraan itu pangan dan kepariwisataan,” ucap Hamenang.

Ia mengungkapkan, dengan adanya perubahaan raperda kepariwisataan bisa mewadahi apa saja kegiatan di dalam. Mengingat perda sebelumnya dibentuk pada 2016 sehingga diperlukan perubahan yang sebelumnya belum tercover bisa masuk dalam raperda kali ini. Harapannya dalam penyelenggaraan kepariwisataan nantinya bisa maksimal.

Sementara itu, Hamenang mengungkapkan, dengan adanya raperda pajak daerah dan retribusi daerah bisa memaksimal PAD yang didapatkan selama ini. Dirinya memberikan gambaran, APBD Klaten setiap tahunnya sekitar Rp 2,3 trilun. Sedangkan total PAD antara Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar setiap tahunnya.

“Kami menargetkan setidaknya PAD kita bisa setengahnya dari APBD atau sekitar Rp 1 triliun. Bagaimana caranya? Perlu kita sisir agar tidak ada kebocoran sehingga bisa lebih maksimal,” ucap Hamenang.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, melalui raperda pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu mendongkrak pendapatan yang akhirnya kembali ke rakyat dalam bentuk infarstruktur pembangunan. Termasuk mengantisipasi kebocoran lewat peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk raperda perubahan kepariwisataan ini berkaitan dengan kemudahan dalam perizinan. Termasuk kaitanya regulasi manajemen kepariwisataan yang bisa menompang pendapatan daerah. Termasuk membantu dalam mengurangi angka pengangguran,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kemajuan pariwisata di Klaten cukup pesat. Khususnya untuk wisata air yang dinilainya menjanjikan. Apalagi sebelum pandemi membuat Desa Ponggok pernah menorehkan pendapatan hingga Rp 14 miliar dari pengelolaan wisata airnya. Hingga kini berkembang objek wisata di berbagai desa yang menurutnya mampu mengurangi angka pengangguran. (ren/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Fraksi Demokrat Nasional berharap APBD 2027 berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer