Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

IDI Cabang Klaten Desak RUU Kesehatan Distop

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
ASPIRASI: Ketua IDI Cabang Klaten Muhammad Husen Prabowo memberikan keterangan bersama empat organisasi profesi lainnya dalam aksi damai di Kecamatan Klaten Tengah, Senin (8/5/2023). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
ASPIRASI: Ketua IDI Cabang Klaten Muhammad Husen Prabowo memberikan keterangan bersama empat organisasi profesi lainnya dalam aksi damai di Kecamatan Klaten Tengah, Senin (8/5/2023). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARKLATEN.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Klaten meminta pembahasan rancangan undang-undang (RUU) kesehatan (Ominibus Law) dihentikan. Hal itu diwujudkan melalui aksi damai yang dilaksanakan dengan doa bersama dan orasi di salah satu resto di Jalan Mayor Kusmanto, Kecamatan Klaten Tengah pada Senin (8/5/2023).

Aksi damai itu dilaksanakan IDI Cabang Kabupaten Klaten bersama empat organisasi profesi lainnya. Seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Ikatan Apoterker Indonesia (IAI).

”Ini bentuk dukungan kepada teman-teman yang turun ke jalan untuk menolak RUU kesehatan. Sudah kami inventaris terkait pasal-pasal yang menjadi keberatan. Tetapi secara filosofi ada dua hal yakni terkait perlindungan tenaga kesehatan dan peran organisasi profesi,” ucap Ketua IDI Cabang Klaten Muhammad Husen Prabowo, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut, Husen menjelaskan, terkait perlindungan tenaga kesehatan, dibutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Maka itu perlu diperkuat dengan regulasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, terkait peran organisasi profesi mutlak dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Terutama saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan terkait etik dan moralitas hanya bisa dilaksanakan oleh organisasi profesi karena mengetahui jejak rekam anggotanya.

”Tidak bisa dikerjakan pemerintah, sehingga hanya fokus pada aministrasi saja. Sedangkan sebagai palang terkait etik dan moralitas anggota dalam menjalankan tugasnya menjadi peran dari profesi organisasi,” ucapnya.

Husen mengungkapkan, meski IDI telah meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan tetap saja bergulir. Maka itu untuk saat ini memilih melakukan pengawasan terhadap pasal-pasal yang bisa mengancam dua hal tersebut untuk dilakukan perbaikan.

”Secara umum regulasi ini cukup panjang. Suatu proses yang mau tidak mau mengikuti dan menelaah sekiranya tidak sesyau dengan aspirasi teman-teman (tenaga kesehatan) di Klaten,” ucap Husen. (ren/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer