Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Klaten Dorong Pemkab Tingkatkan PAD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SINERGI: Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan persetujuan dan penetapan perda nota keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD 2022 kepada Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Senin (29/5/2023). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
SINERGI: Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan persetujuan dan penetapan perda nota keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD 2022 kepada Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Senin (29/5/2023). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARKLATEN.COM - DPRD Kabupaten Klaten telah menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) nota keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD Klaten 2022 menjadi perda. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna setelah dibahas dan berproses di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klaten pada Senin (29/5/2023).

Ada sejumlah catatan yang ditekankan dan disampaikan pimpinan maupun anggota DPRD Klaten terhadap nota keuangan tersebut. Salah satunya terkait APBD 2022 yang dinilai belum ideal karena masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga diharapkan tidak tergantung dengan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Photo
Photo


”Peningkatan PAD harus dijalankan karena APBD kita tidak ideal, lebih banyak dari DAU. Dari Rp 2,6 triliun (realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022) untuk PAD masih di angka sekira Rp 300 miliar,” ucap Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (29/5/2023).

Hamenang meminta Pemkab Klaten bisa meningkatkan PAD-nya menimal menjadi Rp 500 miliar ke atas. Harapannya besaran realisasi anggaran pendapatan daerah antara PAD dengan DAU tidak terlalu jauh.

Di sisi lain, Hamenang juga menyoroti adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD 2022. Maka itu perlunya perbaikan dalam perencanaan, sehingga tidak timbul banyak Silpa. Maka itu saran dan masukan bagi eksekutif terkait mendorong peningkatan PAD dan perbaikan perencanaan penyusunan anggaran dalam APBD bisa dijalankan.

”Harapan kami kedepannya bisa lebih ideal karena realitasnya hari ini APBD kita belum ideal. Termasuk yang paling terpenting yakni peningkatan PAD,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengapresiasi dan memberikan penghargaan bagi DPRD Klaten dalam pembahasan laporan APBD 2022. Hingga akhirnya bisa ditetapkan menjadi perda.

”Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan DPRD Klaten dapat diteruskan. Seluruh pandangan dari DPRD Klaten akan menjadi pedoman bagi kami dalam mengelola kebijakan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, Yoga meminta agar bisa segera mengirimkan persejutuan dan penetapan perda pertanggungjawaban APBD 2022 ke gubernur. Hal itu untuk dilakukan evaluasi. (ren/adi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Klaten Kucurkan Bansos Rp 1,025 Miliar untuk 1.282 Warga Rentan, Masing-masing Terima Rp800 Ribu

Pemkab Klaten Kucurkan Bansos Rp 1,025 Miliar untuk 1.282 Warga Rentan, Masing-masing Terima Rp800 Ribu

Melalui program jaring pengaman sosial tersebut, Pemkab Klaten berkomitmen terus hadir dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar. Terutama bagi kelompok masyarakat rentan di wilayahnya.

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer