Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, kemarin (26/6/2023). Ada pun tiga perda lainnya yakni perubahan kedua atas perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ada pula terkait pencabutan perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
Lalu pencabutan perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang lembaga kemasyarakatan desa di Klaten. Pengesahan empat perda itu dilakukan setelah melalui proses pembahasan mulai dari pembentukan panitia khusus (pansus), public hearing, evaluasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga finalisasi.
”Jadi ada empat raperda yang disetujui menjadi perda. Terdiri dari satu raperda perubahan, dua raperda pencabutan dan yang spesial terkait pengembangan pondok pesantren,” ujar Hamenang usai rapat paripurna.
Hamenang menjelaskan, terkait pencabutan dua perda itu merupakan tindaklanjut aturan dari pemerintah pusat. Perda tersebut harus dirampingkan setelah adanya omnibus law. Sedangkan perubahan perda dilakukan untuk menyesuaikan kedudukan dalam organisasi perangkat daerah (OPD).
Secara khusus, Hamenang membicarakan terkait perda fasilitasi pengembangan ponpes. Menurutnya, pendidikan menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Hal itu dilakukan dalam pendidikan formal maupun nonformal, sekolah negeri maupun swasta, termasuk di ponpes.
”Harapannya dengan adanya perda kedepannya secara bersama melegalkan ponpes ini. Di sisi lain, pemerintah daerah bisa masuk dan mengontrol ke ponpes. Seperti kita ketahui, dinamika dari ponpes luar biasa,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani dalam pendapatan akhirnya mengungkapkan terkait perda fasilitasi pengembangan ponpes, bahwa lembaga pendidikan Islam itu memiliki kontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Melahirkan insan dengan sikap yang rendah hati hingga toleran.
”Keberadaan ponpes sangat penting. Maka itu dengan ditetapkan perda dapat menjamin penyelenggaraan ponpes dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat," ucap Mulyani. (ren/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




