
RADARKLATEN.COM – DPRD Klaten menyetujui rancangan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2023. Ditandai dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD Klaten dan Bupati Klaten Sri Mulyani dalam rapat paripurna, Rabu (13/9).
”Untuk APBD Perubahan 2023 menjadi sekira Rp 3,1 triliun (dari sebelumnya APBD murni 2023 sekira Rp 2,6 triliun). Ada sedikit kenaikan dari APBD murni. Memang kebutuhannya bertambah, ada beberapa kegiatan untuk penyelesaian permasalahan,” jelas Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo yang ditemui seusai rapat paripurna.
Hamenang menjelaskan, permasalahan yang dimaksud yakni kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal itu juga tergambar saat penyampaian pemandangan umum dari tujuh fraksi terhadap raperda APBD Perubahan 2023.
Hamenang mengungkapkan, melalui APBD perubahan itu menjadikan penanganan kasus stunting melalui sejumlah program dan kegiatan. Terlebih lagi Pemkab Klaten menargetkan penurunan angka stunting menjadi 11 persen pada 2024.
”Tentunya tidak hanya selesai di 2023 saja. Tetapi juga dianggarkan pada 2024 juga. Harapannya penurunan stunting menjadi lebih maksimal,” tambah Hamenang.
Hamenang menjelaskan, dalam penganggaran APBD perubahan juga difokuskan untuk peningkatan angkatan kerja. Diwujudkan dengan sejumlah pelatihan kerja. Hal itu juga bagian dari penanganan terhadap kemiskinan ekstrem di Kota Bersinar. DPRD Klaten mendukung sepenuhnya pemkab terhadap penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan, raperda APBD perubahan 2023 yang telah disetujui bersama itu akan disampaikan ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk di evaluasi. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
”Untuk APBD perubahan 2023 difokuskan meneruskan APBD murni. Dikarenakan waktunya yang pendek maka bukan kontrak secara besar. Termasuk tetap memperhatikan potensi anggaran,” ucap Mulyani. (ren/adi)




