Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Klaten Tancap Gas Bahas Empat Raperda

Angga Purenda
Penulis: Angga Purenda❯
REGULASI: Rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat raperda, kemarin.
REGULASI: Rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat raperda, kemarin.

RADARKLATEN.COM – DPRD Kabupaten Klaten langsung tancap gas membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda), kemarin (9/10). Pembahasan dilakukan oleh panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk.


Advertisement

Ada pun yang dibahas meliputi raperda tentang penanggulangan penyakit, penyelenggaraan perumahan dan permukiman, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Klaten tahun 2023-2025. Termasuk raperda perubahan perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanaman modal.

”Sudah dibentuk pansus, selanjutnya untuk proses penggarapan raperda. Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah selesai,” kata Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat ditemui di gedung paripurna DPRD Klaten, Senin (9/10).

Hamenang menjelaskan, keempat raperda yang diajukan oleh Pemkab Klaten dinilai penting. Mulai dari penanaman modal yang harus segera dibahas dan ditetapkan menjadi perda. Mengingat sebelumnya perda pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan.

Advertisement

”Berbicara terkait lingkungan hidup, itu luar biasa lagi. Ditambah lagi yang masih hangat penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Kami kan wilayah berkembang, sehingga untuk pemenuhan perumahan dan hunian penting untuk diatur,” tambah Hamenang.

Dia menambahkan, terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Klaten belum diatur melalui perda. Meski perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) sudah ditetapkan, tetapi perlu pengaturan lebih detail. Harapan kedepannya penyediaan perumahan dan permukiman tak hanya fokus di daerah perkotaan saja, tetapi juga menyebar secara merata di wilayah Klaten.

”Ini sudah langsung dibahas setelah dibentuk pansus. Langsung kami gas, langsung dikerjakan,” tambah Hamenang. (ren/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Setujui APBD 2027, Fraksi Demokrat Nasional Tekankan Belanja Produktif dan Cegah Kebocoran Anggaran

Fraksi Demokrat Nasional berharap APBD 2027 berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer