Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Klaten Targetkan 2 Raperda Kelar Akhir Tahun

Angga Purenda
Penulis: Angga Purenda❯
DIKEBUT: Rapat paripurna dalam penyampaian dua raperda baru dari pemkab kepada DPRD Klaten pada Senin (6/11).
DIKEBUT: Rapat paripurna dalam penyampaian dua raperda baru dari pemkab kepada DPRD Klaten pada Senin (6/11).

RADARKLATEN.COM – DPRD Klaten mengebut pembahasan raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Dua raperda tersebut ditargetkan rampung akhir tahun.


Advertisement

”Ada dua luncuran raperda baru dari eksekutif yang disampaikan kepada kami. Kami mendukung penuh raperda ini karena linier dengan raperda sebelumnya, yakni penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,” ucap Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (8/11).

Hamenang menjelaskan, seusai raperda itu diterima, Senin (6/11), kemudian masuk dalam tahapan penyampaian pemandangan fraksi-fraksi.

Hal itu sudah digelar dalam rapat paripurna pada Selasa (7/11). Lalu dilanjutkan dengan jawaban Bupati Klaten atas penyampaian pemandangan fraksi tersebut.

Advertisement

Selanjutnya dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dua raperda tersebut. Pansus tersebut terdiri dari gabungan komisi.

Diharapkan pembahasan menjadi lebih cepat sehingga ditargetkan bisa disahkan pada akhir tahun ini.

”Apalagi raperda ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Begitu juga pelaku usaha untuk raperda PBG ini. Termasuk bisa membantu untuk memutar perekonomian di Klaten,” tambah Hamenang.

Advertisement

Sementara itu, terkait raperda KLA, sebelumnya memperoleh predikat tingkat nindya. Menurutnya ada beberapa hal yang hendak ditingkatkan. Pihaknya hendak mempelajari draf raperda tersebut.

Dalam pembahasan kedua raperda tersebut akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Termasuk melakukan kunjungan ke sejumlah instansi untuk memperoleh informasi terkait raperda yang sedang dibahas tersebut.

Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya dalam menyamapaikan dua raperda itu mengungkapkan, raperda KLA sebagai bukti komitmen pemerintah daerah. Terutama dalam menjamin hak-hak anak di Klaten dapat terpenuhi.

”Sebagai penerus bangsa, hak-hak anak perlu dilindungi. Terutama dari tindakan yang bisa menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan nondiskriminasi,” ucapnya. (ren/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Belum Kantongi PBG, Pembangunan Gedung Tiga Lantai di Solo Disetop

Belum Kantongi PBG, Pembangunan Gedung Tiga Lantai di Solo Disetop

Pembangunan gedung indekos tiga lantai berkapasitas 40 kamar di Jalan Kapten Mulyadi, Solo, disetop sementara karena PBG belum terbit. Warga juga menyoroti perubahan desain dan kedekatannya dengan SD Al-Irshad.

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Dongkrak PAD, DPRD Klaten Minta Pemkab Bidik Optimalisasi MBLB hingga Sektor Pariwisata

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan optimalisasi pendapatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Transfer Dana Pusat Turun Rp 162 Miliar, DPRD Klaten Dorong Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Sebagai langkah antisipasi untuk menutupi defisit dari dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Klaten sepakat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer