
RADARKLATEN.COM – Rapat Dewan Pengupahan Klaten untuk menentukan usulan nilai upah minimum kabupaten (UMK) pada Selasa (21/11), ternyata berlangsung tanpa kehadiran perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Sikapnya untuk tidak hadir dalam rapat tersebut dilakukan SPSI dengan berbagai pertimbangan.
“Terkait rapat dewan pengupahan yang dijadwalkan di Disperinaker Klaten, 21 November, mohon maaf dari unsur SPSI tidak dapat hadir atau absen. Terima kasih,” tulis Ketua SPSI Klaten Sukadi dalam pesan singkat yang diterima Jawa Pos Radar Solo, kemarin (23/11).
Lebih lanjut, Sukadi menjelaskan ketidakhadiran dalam rapat dewan pengupahan itu merupakan hasil koordinasi DPC KSPSI Kabupaten Klaten.
Terlebih lagi telah disepakati dalam rapat di Semarang beberapa waktu lalu dengan DPD KSPSI Jawa Tengah.
Sukadi menjelaskan, apabila diurai pertimbangan SPSI absen dalam rapat dewan pengupahan untuk menentukan UMK Klaten 2024 cukup panjang.
Dia menegaskan regulasi untuk pembahasan UMK tidak sesuai keinginan para pekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup layak.
“Saya kira tidak perlu muluk-muluk. Yang diharapkan pekerja bisa mencapai kebutuhan hidup layak. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak melalui 60 item,” ucap Sukadi.
Dia menegaskan, serikat pekerja tetap menuntut penghitungan nilai UMK dilakukan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Tetap menolak perhitungan berdasarkan pada PP Nomor 51 Tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten Setyanto Nugroho membenarkan SPSI izin tak menghadiri rapat dewan pengupahan.
Hanya dihadiri disperinaker, BPS, akademisi, serta perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Perhitungan nilai UMK 2024 berdasarkan pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kami dan BPS tetap berkomitmen mengacu pada peraturan yang berlaku,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa Apindo memiliki perhitungan lain dengan berbagai pertimbangan.
Meski begitu, pihaknya tetap mengakomodasi perhitungan dari Apindo tersebut. Soal kepastian nilai UMK Klaten 2024 diputuskan berapa tetap menunggu dari keputusan gubernur. (ren/nik)




