Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siap Lakukan Pembahasan 4 Raperda, DPRD Klaten Bentuk Pansus

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Rapat paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas empat raperda
Rapat paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas empat raperda

RADARSOLO.COM - DPRD Klaten telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda).


Advertisement

Terdapat empat pansus yang telah dibentuk dalam rapat paripurna yang digelar pada 24 Maret 2025 di Gedung Paripurna DPRD Klaten.

Keempat raperda yang hendak dibahas meliputi raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang garis sempadan.

Lalu raperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Advertisement

Selain itu, terdapat raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kemudian raperda tentang Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Ucapan Hari Raya Idul Fitri dari DPRD Klaten
Ucapan Hari Raya Idul Fitri dari DPRD Klaten

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menjelaskan pembentukan pansus sudah terbagi ke dalam empat komisi yang ada di DPRD Klaten. Hal itu sudah disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna yang lalu.

“Jadi untuk pansus 1 dari Komisi I, pansus 2 dari Komisi II dan pansus 3 dari Komisis III. Begitu juga pansus 4 dari Komisi IV. Hal itu sudah disepakati,” ujar Edy.

Advertisement

Berdasarkan informasi yang dihimpun RadarSolo.com, untuk pansus 1 akan membahas raperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa

Sedangkan untuk pansus 2 akan membahas raperda tentang Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Untuk pansus 3 akan membahas raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang garis sempadan.

Terakhir, untuk pansus 4 akan membahas raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Masing-masing pansus melaksanakan rapat untuk penjadwalan kegiatan. Jadwal pembahasan selanjutnya ya tergantung rapat pansus. Jadi setiap pansus membahas satu raperda,” ujar Edy.

Edy mengungkapkan, dalam pembahasan raperda di masing-masing pansus tersebut tentunya memiliki target dalam penyelesaiannya.

Meski diharapkan bisa selesai dilakukan pembahasan selama dua bulan, tetapi menyesuaikan tahapan yang harus dilalui.

“Kan yang dilalui ada konsultasi publik atau public hearing. Apakah di situ akan ada hal-hal urgent, mengingat membahas terkait kepala desa dan perangkat desa serta garis sempadan. Itu kan berhubungan dengan banyak orang. Harapan kami (pembahasan) tepat selesai dua bulan, tetapi kenyataannya pembahasan seperti apa, kami juga belum tahu,” ujar Edy.

Terkait bagaimana dengan hasil konsultasi publik dalam setiap pembahasan raperda akan seperti apa? Edy menilai konsultasi publik menjadi tahapan pembahasan yang lama ketika ada masukan dari masyarakat. Sebelum akhirnya diusulkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).(ren)

Advertisement
Editor : Damianus Bram
Sumber : Radar Solo

Artikel Terkait

Jangan Tunggu Ada Korban Lagi, DPRD Sragen Desak Pemkab Segera Tertibkan Kabel Semrawut

Jangan Tunggu Ada Korban Lagi, DPRD Sragen Desak Pemkab Segera Tertibkan Kabel Semrawut

DPRD Sragen mendesak pemkab segera menertibkan kabel internet (wifi) yang semrawut agar tak menimbulkan korban lagi.

Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Sragen Desak Provider Bertanggung Jawab terkait Kabel Semrawut

Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Sragen Desak Provider Bertanggung Jawab terkait Kabel Semrawut

Pansus DPRD Sragen mendesak pihak provider telekomunikasi bertanggung jawab atas insiden kabel menjerat leher pengendara.

Buntut Korban Terjerat Kabel di Gemolong, Ketua Pansus DPRD Sragen Desak Ganti Rugi Layak

Buntut Korban Terjerat Kabel di Gemolong, Ketua Pansus DPRD Sragen Desak Ganti Rugi Layak

Pansus raperda infrastruktur telekomunikasi DPRD Sragen meminta provider yang menyebabkan warga kecelakaan di Gemolong karena terjerat kabel memberikan ganti rugi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer