
RADARSOLO.COM - DPRD Klaten telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda).
Terdapat empat pansus yang telah dibentuk dalam rapat paripurna yang digelar pada 24 Maret 2025 di Gedung Paripurna DPRD Klaten.
Keempat raperda yang hendak dibahas meliputi raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang garis sempadan.
Lalu raperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.
Selain itu, terdapat raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Kemudian raperda tentang Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menjelaskan pembentukan pansus sudah terbagi ke dalam empat komisi yang ada di DPRD Klaten. Hal itu sudah disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna yang lalu.
“Jadi untuk pansus 1 dari Komisi I, pansus 2 dari Komisi II dan pansus 3 dari Komisis III. Begitu juga pansus 4 dari Komisi IV. Hal itu sudah disepakati,” ujar Edy.
Berdasarkan informasi yang dihimpun RadarSolo.com, untuk pansus 1 akan membahas raperda tentang perubahan ketiga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
Sedangkan untuk pansus 2 akan membahas raperda tentang Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
Untuk pansus 3 akan membahas raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang garis sempadan.
Terakhir, untuk pansus 4 akan membahas raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
“Masing-masing pansus melaksanakan rapat untuk penjadwalan kegiatan. Jadwal pembahasan selanjutnya ya tergantung rapat pansus. Jadi setiap pansus membahas satu raperda,” ujar Edy.
Edy mengungkapkan, dalam pembahasan raperda di masing-masing pansus tersebut tentunya memiliki target dalam penyelesaiannya.
Meski diharapkan bisa selesai dilakukan pembahasan selama dua bulan, tetapi menyesuaikan tahapan yang harus dilalui.
“Kan yang dilalui ada konsultasi publik atau public hearing. Apakah di situ akan ada hal-hal urgent, mengingat membahas terkait kepala desa dan perangkat desa serta garis sempadan. Itu kan berhubungan dengan banyak orang. Harapan kami (pembahasan) tepat selesai dua bulan, tetapi kenyataannya pembahasan seperti apa, kami juga belum tahu,” ujar Edy.
Terkait bagaimana dengan hasil konsultasi publik dalam setiap pembahasan raperda akan seperti apa? Edy menilai konsultasi publik menjadi tahapan pembahasan yang lama ketika ada masukan dari masyarakat. Sebelum akhirnya diusulkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).(ren)




