
RADARSOLO.COM- Masyarakat Kabupaten Klaten pernah dibuat bangga dengan raihan Pemkab Klaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2024.
Namun belakangan diketahui, predikat WTP tahun anggaran 2024 untuk Pemkab Klaten diduga ada unsur suap.
Hal tersebut berdasarkan hasil konstruksi awal penyidikan OTT Bupati Klaten.
Baca Juga: OTT Bupati Klaten: KPK Tetapkan Tersangka dan Sita Tong Biru Berisi Uang Rp1,9 Miliar
KPK memetakan sedikitnya terdapat lima klaster dugaan tindak pidana korupsi.
Salah satunya dugaan suap pengondisian hasil Audit BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Padahal dengan dicapainya predikat WTP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Klaten 2024 telah disajikan dengan jujur, transparan dan akuntabel.
Kala itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyerahkan langsung LHP atas LKPD Klaten tahun anggaran 2024 tersebut di Semarang.
Pada kesempatan itu, Bupati Hamenang menyampaikan terima kasih kepada Bupati Klaten sebelumnya yakni Sri Mulyani.
Dikarenakan tali estafet dari kepemimpinan beliau menjadikan Klaten mendapatkan WTP kembali.




