Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Klaten Gelar Paripurna Terkait RAPBD 2027 dan Raperda Perubahan Pelayanan Kesehatan

Angga Purenda
Penulis: Angga Purenda❯
Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi saat menyerahkan dokumen terkait RAPBD dan Raperda Perubahan tentang Pelayanan Kesehatan kepada Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Kamis (22/10/2026). (Angga Purenda/Radar Solo)
Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi saat menyerahkan dokumen terkait RAPBD dan Raperda Perubahan tentang Pelayanan Kesehatan kepada Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Kamis (22/10/2026). (Angga Purenda/Radar Solo)

Advertisement

RADARSOLO.COM-DPRD Klaten menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, Kamis (22/10/2026).

Yakni Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027.

Ditambah Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan.

Advertisement

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Hariyanto, Widodo dan Bahtiar Joko Widagdo, serta dihadiri jajaran anggota dewan.

Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jaka Purwanto serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten.

Advertisement

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan bahwa fokus utama legislatif dalam pembahasan RAPBD 2027 dengan pendapatan daerah sebesar Rp 2,8 triliun adalah memastikan pengalokasian anggaran yang berpedoman pada 10 program prioritas daerah.

"Kemarin saat penyampaian ke KUA-PPAS, komisi-komisi sudah memberikan masukan. Intinya kita tetap berpedoman pada 10 program prioritas, seperti Jalan Alus, padang, banyu lancar, hingga penanganan lingkungan asri dan UMKM. Harus ada porsinya semua agar target lima tahun ini bisa tuntas," ujar Edy.

Ia menambahkan, salah satu yang menjadi sorotan dan telah disepakati untuk dianggarkan pada 2027 adalah penanganan penerangan jalan umum (PJU) yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, sektor pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius, di mana pada APBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027 disiapkan porsi anggaran pendampingan.

Termasuk pengadaan lahan TPA senilai Rp 7 miliar dan pengadaan mesin insinerator guna mendukung program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Advertisement
Editor : Tri Wahyu Cahyono
Sumber : Radarsolo.jawapos.com

Artikel Terkait

Ketua DPRD Klaten Minta Roda Pemerintahan dan Pembahasan APBD Tetap Jalan Pasca OTT KPK

Ketua DPRD Klaten Minta Roda Pemerintahan dan Pembahasan APBD Tetap Jalan Pasca OTT KPK

DPRD Klaten berencana segera mengundang Sekda Klaten dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sambut HUT ke-76, DPRD Klaten Gelar Kejuaraan Tenis Beregu DPRD Cup

Sambut HUT ke-76, DPRD Klaten Gelar Kejuaraan Tenis Beregu DPRD Cup

Sistem kejuaraan tenis ini mempertandingkan kategori beregu yang terdiri dari ganda prestasi usia bebas.

Wabup Linda Resmi Dilantik, DPRD Klaten Berharap Tekan Kemiskinan dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

Wabup Linda Resmi Dilantik, DPRD Klaten Berharap Tekan Kemiskinan dan Awasi Pelaksanaan Program MBG

DPRD Klaten berharap Wabup Linda dapat langsung beradaptasi dan mendampingi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer