RADARSOLO.COM - Pemkab Klaten kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2023.
Prestasi itu berhasil dicapai oleh Pemkab Klaten selama enam tahun berturut-turut sejak 2018.
Menunjukan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Klaten 2023 telah disajikan dengan jujur, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Bupati Klaten Sri Mulyani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (21/5/2024).
Atas laporan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini WTP atau unqualified opinion.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho berharap perhargaan WTP dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang.
“Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten dan kota adalah bagian dari mandat undang-undang," jelasnya.
"Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK pada 16 kabupaten dan kota ini ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian,” imbuh Hari.
Lebih lanjut, Hari mengungkapkan, hal yang perlu diperhatikan terkait pendapatan pajak daerah yang belum optimal.
Kemudian kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan dan pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan.
Di samping itu, hal lain yang memerlukan perhatian yakni terkait pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal.
BPK juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum dilaksanakan secara optimal.
“Meskipun belum semua kabupaten dan kota menerapkan SPID, perubahan mulai terlihat pada 2024 ini. Memungkin integrasi laporan secara nasional berbasis elektronik,” tuturnya.
Hari mengungkapkan, dengan mempertimbangkan bukti, risiko dan materialitas pemeriksaan, serta rencana aksi pemerintah daerah, BPK memberikan penilaian opini WTP kepada 16 kabupaten di Jawa Tengah.
Termasuk Kabupaten Klaten yang diharapkan dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah 2023.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, rasa syukur atas perolehan opini WTP tahun anggaran 2023.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Klaten.
“Atas kerja keras mereka (ASN) yang memungkinkan pengelolaan anggaran dan kinerja Pemkab Klaten yang akuntabel dan transparan," jelas Sri Mulyani.
"Pencapaian opini WTP ini dicapai berkat semangat seluruh ASN baik di jajaran eksekutif maupun di jajaran legislatif ,” imbuh bupati Klaten.
Atas pencapaian tersebut, Sri Mulyani berharap capaian WTP dapat semakin memotivasi ASN di lingkungan Pemkab Klaten untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dapat mempertahankan kinerja Pemkab Klaten terkait laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. (ren/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono