RADARSOLO.ID – Antrean panjang ibadah haji tak hanya terjadi di Malaysia yang mencapai lebih dari 100 tahun. Daftar antrean haji di Indonesia pun ternyata nyaris satu abad. Rekor antrean terlama saat ini ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yaitu 97 tahun.
Merujuk pada data resmi di Kementerian Agama (Kemenag), secara umum kuota haji dibagi di tiap-tiap provinsi. Tetapi, untuk Sulawesi Selatan kuota dibagi di kabupaten/kota.
Data terbaru, Kabupaten Bantaeng jadi pemegang rekor antrean haji terlama di Indonesia. Dengan kuota yang hanya 85 orang, antrean haji di Bantaeng mencapai 97 tahun. Dua daerah lain yang antreannya lebih dari 90 tahun juga ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Sidrap (94 tahun) dan Kabupaten Pinrang (91 tahun).
Sebaliknya, keberangkatan haji paling cepat ada di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang hanya perlu mengantre sembilan tahun. Saat ini, kuota haji di Maybrat cuma dua orang dan terdapat 18 orang dalam antrean. Antrean haji yang relatif cepat juga ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Dengan kuota hanya lima orang dan pendaftar saat ini 78 orang, antreannya hanya 16 tahun. Di Pulau Jawa, antrean terlama ada di Jawa Timur, yakni 69 tahun.
Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Hurriyah El Islamy menuturkan, durasi antrean haji itu bukan angka yang paten. Dia mengatakan, angka tersebut bisa berubah, menyesuaikan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
”Kuota haji terbatas karena space di Arafah dan Mina juga terbatas,” ujarnya, kemarin.
Hurriyah menjelaskan, pada 2020 dan 2021 tidak ada pemberangkatan haji. Kemudian, tahun ini ada pemberangkatan haji, tetapi kuotanya hanya sekitar separo dari kuota tetap Indonesia. Kondisi itu mengakibatkan antrean haji di Indonesia makin lama. Apalagi, pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Dia mengakui, minat masyarakat untuk berhaji memang tinggi.
Lantas, apakah ada rencana untuk mengerem laju pendaftaran haji? Hurriyah menegaskan, pandangan pribadinya, berhaji itu adalah hak semua umat Islam. Bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Selama umat Islam itu mampu, berhaji harus dilakukan.
”Kalau memang seseorang itu mampu (berhaji, Red), kenapa harus dibatasi atau ditahan?” ucapnya.
Hurriyah mengungkapkan, pada 2030 pemerintah Saudi sudah menyusun sebuah program besar, yaitu menampung jamaah haji dalam jumlah besar. Informasi yang diterima, kuota haji Indonesia bisa bertambah sampai dua kali lipat. Ketika Saudi benar-benar sudah meningkatkan kapasitas di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
Makin lamanya antrean haji di Indonesia tersebut juga disoroti Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro. Dia mengatakan, panjangnya antrean haji itu tidak terlepas dari meningkatnya kesejahteraan umat Islam di Indonesia.
Fenomena seperti itu, jelas dia, tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga di negara lain, termasuk di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah juga terjadi lonjakan pendaftar haji. Begitu pun di Eropa, bertambahnya jumlah mualaf di sana memicu peningkatan pendaftar haji.
Di sisi lain, pemerintah Saudi sampai saat ini belum siap menambah kuota haji. ”Arab Saudi tentu mau-mau saja memberikan kuota satu juta jamaah haji untuk Indonesia,” katanya.
Tetapi, konsekuensinya, harus ada penyediaan fasilitas SDM dan infrastruktur pelayanan haji. Termasuk kapasitas di Mina yang dalam kondisi normal, jamaah Indonesia tidur berimpitan di dalam tenda.
Meskipun begitu, Ismed menuturkan, ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi panjangnya antrean haji tersebut. Antara lain, Indonesia bersama negara-negara OKI lainnya mengusulkan supaya kuota haji yang tidak terserap dari berbagai negara dibagi lagi secara proporsional.
Cara berikutnya, Kemenag harus tegas melarang haji untuk kali kedua dan berikutnya. Umat Islam di Indonesia yang ingin berhaji kembali harus memakai kuota haji undangan atau mujamalah. Untuk diketahui, saat ini biaya haji kuota mujamalah sekitar Rp 300 juta/orang.
”Kalau mau berhaji kali kedua dan selanjutnya, jangan pakai kuota haji reguler,” tegasnya.
Ismed menuturkan, Kemenag harus memiliki basis data yang kuat dan akurat sehingga seseorang tidak bisa berhaji berkali-kali dengan kuota haji reguler. Selain itu, pemilik travel haji jangan berangkat haji menggunakan kuota reguler atau haji khusus. Skema menaikkan biaya setoran awal, menurut dia, tidak akan membendung minat masyarakat untuk berhaji. Seperti diketahui, saat ini biaya setoran awal daftar haji dipatok Rp 25 juta per jamaah.
Sementara itu, hingga kemarin (14/6) pukul 14.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 28.888 calon jamaah haji (CJH) Indonesia dari 73 kloter telah tiba di Tanah Suci. Mereka termasuk dalam pemberangkatan gelombang pertama yang lebih dulu menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain. Dengan demikian, sudah 28 persen dari 100.051 calon jamaah haji Indonesia yang sudah diterbangkan ke Saudi.
Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan berakhir pada Sabtu (18/6) malam. Selanjutnya, calon jamaah haji yang masuk gelombang kedua akan diterbangkan ke Saudi melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dan akan langsung menuju Makkah. (JPG/ria)
