alexametrics
21.2 C
Surakarta
Wednesday, 28 July 2021

PPKM Darurat Diperpanjang, Ganjar Minta Semua Bansos Dikeluarkan

SEMARANG – Pemerintah telah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli. Atas kepurusan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tersalurkan.

Diakui Ganjar, keputusan perpanjangan PPKM darurat memang dirasakan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meringabkan masyarakat, bantuan-bantuan harus diberikan.

Ganjar menyebut, bansos yang disalurkan tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan melalui sumber lain juga harus disalurkan.

“Kan hanya ada dua kemungkinan, diperpanjang apa tidak. Kalau diperpanjang bansosnya harus keluar agar masyarakat tenang. Tapi kalau tidak diperpanjang, kita mesti menghitung kondisi rumah sakit yang faktanya sekarang rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen semuanya repot,” terang Ganjar, Rabu (21/7).

Ganjar pun telah meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengeluarkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat. Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya harus dipastikan tersalurkan.

“Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo dilaksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari provinsi maupun kabupaten/kota dikeluarkan hari ini. Karena keputusannya sudah jelas diperpanjang, maka bantuan keluarkan semuanya,” tegasnya.

Untuk penyaluran ini, gubernur juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran.

“Presiden sudah memerintahkan, bansosnya sampai apa tidak, untuk PKL ada apa tidak. Maka tadi saya langsung rapat dengan teman-teman untuk memastikan itu. Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya di bawah,” tegasnya.

Selain memastikan bantuan pusat tepat sasaran, Pemprov Jateng juga akan memastikan bansos dari provinsi tersalurkan. Berbagai program bantuan telah dihitung untuk digelontorkan semuanya.

“Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, kalau masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka taat, betul-betul bantuannya diterima,” ucapnya.

Lebih lanjut diterangkan dia, untuk pelaksanaan perpanjangan PPKM darurat sudah ada petunjuk dari pusat. Saat ini, namanya bukan PPKM darurat, melainkan menggunakan leveling mulai 3-4.

“Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Selain itu, ketentuan terkait pedagang kecil, presiden sudah bicara ada pelonggaran,” jelasnya.

Kemudian, saat ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur. Meski tak semua daerah di Jateng masuk level 4, namun Ganjar meminta semua daerah melakukan hal yang sama.

“Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan bupati/wali kota sebaiknya kita lakukan yang sama,” ucapnya.

Pemetaan level lanjut Ganjar memang tidak sama dengan pemetaan zona. Namun intinya, data yang dipakai hampir sama. Ditegaskan dia, saat ini tak perlu ada perdebatan. Justru semua daerah harus membangun asumsi yang sama. Bahwa semua level tinggi dan merah.

“Agar semua berhati-hati. Karena begitu kendor dan lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali,” tandas Ganjar. (bay/ria)


SEMARANG – Pemerintah telah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli. Atas kepurusan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tersalurkan.

Diakui Ganjar, keputusan perpanjangan PPKM darurat memang dirasakan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meringabkan masyarakat, bantuan-bantuan harus diberikan.

Ganjar menyebut, bansos yang disalurkan tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan melalui sumber lain juga harus disalurkan.

“Kan hanya ada dua kemungkinan, diperpanjang apa tidak. Kalau diperpanjang bansosnya harus keluar agar masyarakat tenang. Tapi kalau tidak diperpanjang, kita mesti menghitung kondisi rumah sakit yang faktanya sekarang rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen semuanya repot,” terang Ganjar, Rabu (21/7).

Ganjar pun telah meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengeluarkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat. Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya harus dipastikan tersalurkan.

“Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo dilaksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari provinsi maupun kabupaten/kota dikeluarkan hari ini. Karena keputusannya sudah jelas diperpanjang, maka bantuan keluarkan semuanya,” tegasnya.

Untuk penyaluran ini, gubernur juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran.

“Presiden sudah memerintahkan, bansosnya sampai apa tidak, untuk PKL ada apa tidak. Maka tadi saya langsung rapat dengan teman-teman untuk memastikan itu. Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya di bawah,” tegasnya.

Selain memastikan bantuan pusat tepat sasaran, Pemprov Jateng juga akan memastikan bansos dari provinsi tersalurkan. Berbagai program bantuan telah dihitung untuk digelontorkan semuanya.

“Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, kalau masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka taat, betul-betul bantuannya diterima,” ucapnya.

Lebih lanjut diterangkan dia, untuk pelaksanaan perpanjangan PPKM darurat sudah ada petunjuk dari pusat. Saat ini, namanya bukan PPKM darurat, melainkan menggunakan leveling mulai 3-4.

“Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Selain itu, ketentuan terkait pedagang kecil, presiden sudah bicara ada pelonggaran,” jelasnya.

Kemudian, saat ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur. Meski tak semua daerah di Jateng masuk level 4, namun Ganjar meminta semua daerah melakukan hal yang sama.

“Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan bupati/wali kota sebaiknya kita lakukan yang sama,” ucapnya.

Pemetaan level lanjut Ganjar memang tidak sama dengan pemetaan zona. Namun intinya, data yang dipakai hampir sama. Ditegaskan dia, saat ini tak perlu ada perdebatan. Justru semua daerah harus membangun asumsi yang sama. Bahwa semua level tinggi dan merah.

“Agar semua berhati-hati. Karena begitu kendor dan lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali,” tandas Ganjar. (bay/ria)

Populer

Berita Terbaru