RADARSOLO.ID – Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur, Kamis (23/9).
“Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan dapat
diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan,” ujar Saifuddin.
Dia mengatakan, pada 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota
Indonesia, yang baru untuk menggantikan Jakarta.
Pengembangan ibu kota baru tersebut dimulai pada 2020. Kemudian, proses relokasinya akan dilakukan pada 2024. Namun karena pandemi Covid-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.
“Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal, di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata,” kata Saifuddin.
Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur. Tentu dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut.
Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini, kata Saifuddin, guna mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia.
“Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas, terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia. Termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan, dan sebagainya,” ujar dia.
Namun, lanjut dia, Pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah
Indonesia.
“Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan,” katanya.
Melalui pendekatan komprehensif, kata Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara. (Antara)
