alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Ganjar Beri Waktu 4 Hari sebelum UMK Diketok: Buruh Silakan Beri Masukan

SEMARANG – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Tengah (Jateng) akan diketok pada Selasa (30/11). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, masih ada waktu empat hari bagi perwakilan buruh untuk memberikan masukan dan berembug bersama untuk menentukan struktur skala upah sebelum UMK disahkan.

“Kita punya waktu empat hari mulai hari ini. Karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua,” tutur Ganjar, Kamis (25/11).

Hari ini, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) juga telah datang menemui Ganjar. Kepada mereka, Ganjar meminta tanggapan dan masukan.

“Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan. Istilah kawan-kawan (para buruh,Red) minta buatlah terobosan. Ya terobosan saya itu struktur skala upah,” ucap gubernur.

Selain itu, pertemuan dengan FKSPN adalah untuk mencari titik temu atau konsensus bersama. Menurutnya, masukan buruh sangat bagus. Dia paham betul bagaimana dalam PP Nomor 36 itu telah diatur formulasi yang jelas. Sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.

“Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini, ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan,” katanya.

Diungkapkan Ganjar, para buruh mengapresiasi terkait ketentuan tambahan struktur skala upah yang telah dipaparkan dia sebelumnya. Namun, buruh masih memberikan tuntutan agar struktur skala upah itu didetailkan. Ganjar mengatakan, detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.

“Nah hari ini mereka kita ‘sandera’ sebentar untuk mendetailkan. Kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun itu seperti apa,” papar Ganjar.

Terkait detail ini, Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan dan buruh harus tahu kondisi perusahaannya. Entah itu untung ataupun rugi.

“Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, gebyah uyah semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya,” jelasnya.

Ganjar juga menyampaikan terima kasih karena aksi yang dilakukan oleh buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung tertib. Ia juga memaklumi apabila buruh yang aksi berekspresi dengan berteriak atau menyalakan musik secara keras.

“Saya juga terima kasih aksinya tertib, menyampaikannya bagus, bahwa ekspresinya mereka teriak dan dangdutan tidak apa-apa, yang penting saya minta prokesnya jalan,” tandas Ganjar. (bay/ria)

SEMARANG – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Tengah (Jateng) akan diketok pada Selasa (30/11). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, masih ada waktu empat hari bagi perwakilan buruh untuk memberikan masukan dan berembug bersama untuk menentukan struktur skala upah sebelum UMK disahkan.

“Kita punya waktu empat hari mulai hari ini. Karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua,” tutur Ganjar, Kamis (25/11).

Hari ini, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) juga telah datang menemui Ganjar. Kepada mereka, Ganjar meminta tanggapan dan masukan.

“Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan. Istilah kawan-kawan (para buruh,Red) minta buatlah terobosan. Ya terobosan saya itu struktur skala upah,” ucap gubernur.

Selain itu, pertemuan dengan FKSPN adalah untuk mencari titik temu atau konsensus bersama. Menurutnya, masukan buruh sangat bagus. Dia paham betul bagaimana dalam PP Nomor 36 itu telah diatur formulasi yang jelas. Sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.

“Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini, ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan,” katanya.

Diungkapkan Ganjar, para buruh mengapresiasi terkait ketentuan tambahan struktur skala upah yang telah dipaparkan dia sebelumnya. Namun, buruh masih memberikan tuntutan agar struktur skala upah itu didetailkan. Ganjar mengatakan, detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.

“Nah hari ini mereka kita ‘sandera’ sebentar untuk mendetailkan. Kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun itu seperti apa,” papar Ganjar.

Terkait detail ini, Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh harus terbuka. Perusahaan yang untung harus ditampilkan dan buruh harus tahu kondisi perusahaannya. Entah itu untung ataupun rugi.

“Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, gebyah uyah semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya,” jelasnya.

Ganjar juga menyampaikan terima kasih karena aksi yang dilakukan oleh buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung tertib. Ia juga memaklumi apabila buruh yang aksi berekspresi dengan berteriak atau menyalakan musik secara keras.

“Saya juga terima kasih aksinya tertib, menyampaikannya bagus, bahwa ekspresinya mereka teriak dan dangdutan tidak apa-apa, yang penting saya minta prokesnya jalan,” tandas Ganjar. (bay/ria)

Populer

Berita Terbaru