24.7 C
Surakarta
Sunday, 4 December 2022

OJK Bakal Bentuk Jogo Tonggo Literasi Keuangan di Desa

RADARSOLO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Jogjakarta bakal menjadikan lurah dan kepala desa (kades) sebagai agen literasi keuangan untuk masyarakat di akar rumput.

Konsepnya, seperti Jogo Tonggo saat menghadapi pandemi covid-19. Tugasnya, selain memberikan edukasi soal literasi keuangan, sekaligus menjadi tempat aduan warga desa yang menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal atau investasi bodong.

“Kami akan mencoba menjadikan lurah dan kades sebagai agen literasi keuangan. Bukan lurahnya yang diedukasi. Tapi mereka yang kami minta ikut sedih, ikut bertanggung jawab kalau warganya tertipu oleh pinjol ilegal atau investasi bodong,” ungkap Kepala OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Jogjakarta Aman Santosa dalam focus group discussion bersama media Jawa Tengah dan Jogjakarta, di Magelang, Kamis (24/11)

Aman menyebut, saat pandemi banyak imbauan soal protokol kesehatan (prokes). Maka saat ini, imbauan yang gencar disosialisasikan soal literasi keuangan. Kades lengkap dengan perangkat lainnya ditunjuk menjadi person in charge (PIC) yang membidangi pusat literasi keuangan di daerah tersebut. Bisa menggandeng industri jasa keuangan (IJK) yang ada di desa setempat.

“Contohnya, di Desa Jatilawang, Banjarnegara. Di situ ada kantor kas bank dan kantor cabang Bank. Kami minta desa itu kolaborasi dengan Bank tersebut untuk memfasilitasi kegiatan literasi keuangan warga,” sambungnya.

Program ini, lanjut Aman, mendorong lurah dan kades menjadi garda terdepan yang ikut memerangi kegiatan keuangan ilegal di wilayahnya masing-masing. Aman memastikan pihak OJK akan memfasilitasi dengan memberikan materi yang mereka perlukan. Termasuk mendorong bank-bank untuk membantu lurah dan kades.

“Ini memungkinkan warga desa untuk mengadu atau melapor jika mereka menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Kades dan perangkat desa lainnya menjadi satgas. Mereka bisa memberikan informasi. Sekaligus menjadi tempat curhat para warga desa yang jadi korban,” imbuhnya.

Rencananya, program ini mulai diterapkan pada medio Desember 2022 di Jawa Tengah. Ditunjuk Kabupaten Wonosobo sebagai percontohan Satu Desa, Satu Pusat Informasi Keuangan. Sedangkan di Jogjakarta, program ini sudah berjalan lebih dulu.

“Di Jawa Tengah ini tingkat literasi hanya 47 persen pada 2019. Kemudian pada 2022 meningkat 4 persen, menjadi 51 persen. Sementara inklusi keuangan, meningkat sangat pesat dari 65 persen di 2019. Menjadi 85 persen di 2022. Ini perlu dicermati. Banyak masyarakat yang tidak paham-paham amat soal layanan jasa keuangan. Tapi penggunaannya cukup tinggi. Makanya jangan heran banyak masyarakat yang terjebak penipuan berkedok investasi pinjol ilegal,” pungkasnya. (aya/wa)






Reporter: Septina Fadia

RADARSOLO.ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Jogjakarta bakal menjadikan lurah dan kepala desa (kades) sebagai agen literasi keuangan untuk masyarakat di akar rumput.

Konsepnya, seperti Jogo Tonggo saat menghadapi pandemi covid-19. Tugasnya, selain memberikan edukasi soal literasi keuangan, sekaligus menjadi tempat aduan warga desa yang menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal atau investasi bodong.

“Kami akan mencoba menjadikan lurah dan kades sebagai agen literasi keuangan. Bukan lurahnya yang diedukasi. Tapi mereka yang kami minta ikut sedih, ikut bertanggung jawab kalau warganya tertipu oleh pinjol ilegal atau investasi bodong,” ungkap Kepala OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Jogjakarta Aman Santosa dalam focus group discussion bersama media Jawa Tengah dan Jogjakarta, di Magelang, Kamis (24/11)

Aman menyebut, saat pandemi banyak imbauan soal protokol kesehatan (prokes). Maka saat ini, imbauan yang gencar disosialisasikan soal literasi keuangan. Kades lengkap dengan perangkat lainnya ditunjuk menjadi person in charge (PIC) yang membidangi pusat literasi keuangan di daerah tersebut. Bisa menggandeng industri jasa keuangan (IJK) yang ada di desa setempat.

“Contohnya, di Desa Jatilawang, Banjarnegara. Di situ ada kantor kas bank dan kantor cabang Bank. Kami minta desa itu kolaborasi dengan Bank tersebut untuk memfasilitasi kegiatan literasi keuangan warga,” sambungnya.

Program ini, lanjut Aman, mendorong lurah dan kades menjadi garda terdepan yang ikut memerangi kegiatan keuangan ilegal di wilayahnya masing-masing. Aman memastikan pihak OJK akan memfasilitasi dengan memberikan materi yang mereka perlukan. Termasuk mendorong bank-bank untuk membantu lurah dan kades.

“Ini memungkinkan warga desa untuk mengadu atau melapor jika mereka menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Kades dan perangkat desa lainnya menjadi satgas. Mereka bisa memberikan informasi. Sekaligus menjadi tempat curhat para warga desa yang jadi korban,” imbuhnya.

Rencananya, program ini mulai diterapkan pada medio Desember 2022 di Jawa Tengah. Ditunjuk Kabupaten Wonosobo sebagai percontohan Satu Desa, Satu Pusat Informasi Keuangan. Sedangkan di Jogjakarta, program ini sudah berjalan lebih dulu.

“Di Jawa Tengah ini tingkat literasi hanya 47 persen pada 2019. Kemudian pada 2022 meningkat 4 persen, menjadi 51 persen. Sementara inklusi keuangan, meningkat sangat pesat dari 65 persen di 2019. Menjadi 85 persen di 2022. Ini perlu dicermati. Banyak masyarakat yang tidak paham-paham amat soal layanan jasa keuangan. Tapi penggunaannya cukup tinggi. Makanya jangan heran banyak masyarakat yang terjebak penipuan berkedok investasi pinjol ilegal,” pungkasnya. (aya/wa)






Reporter: Septina Fadia

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/