Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Viral Sekolah Enam Hari vs Sekolah Lima Hari di Jateng, Mana yang Lebih Efektif?

Syahaamah Fikria
Penulis: Syahaamah Fikria❯
ATURAN BARU: Kegiatan belajar mengajar di salah satu SMK negeri di Kota Solo, belum lama ini. Tes kemampuan akademik akan menggantikan ujian nasional kelas XII SMA/SMK.
ATURAN BARU: Kegiatan belajar mengajar di salah satu SMK negeri di Kota Solo, belum lama ini. Tes kemampuan akademik akan menggantikan ujian nasional kelas XII SMA/SMK.

RADARSOLO.COM – Polemik sistem sekolah kembali memanas di Jawa Tengah (Jateng).


Advertisement

Wacana pengembalian jam belajar menjadi enam hari sepekan memicu perdebatan luas antara pemerintah, orang tua murid, hingga kelompok masyarakat sipil yang selama ini menikmati sistem lima hari sekolah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kini tengah melakukan kajian menyeluruh sebelum menentukan format belajar yang akan diterapkan mulai tahun 2026.

Isu ini pun viral di media sosial karena masyarakat terbelah soal mana yang lebih efektif bagi pelajar SMA/SMK dan jenjang lainnya.

Advertisement

Pemprov Jateng Kaji Ulang: Benarkah Enam Hari Lebih Baik?

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, kajian perubahan sistem sekolah dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada perlindungan anak.

Kajian melibatkan akademisi, pakar pendidikan, hingga tokoh masyarakat.

Advertisement

Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah awalnya dibuat agar anak memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga.

Namun, realitas yang ditemukan di lapangan berbeda.

“Banyak orang tua ternyata bekerja enam bahkan tujuh hari dalam sepekan. Itu artinya ada satu hari ketika anak libur tanpa pengawasan orang tua,” ujar Taj Yasin.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi anak untuk terpapar aktivitas negatif di luar kendali keluarga. Pemerintah, katanya, ingin meminimalkan risiko itu.

 

Belum Akan Diterapkan Tergesa-gesa

Meski demikian, Pemprov Jateng menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah enam hari tidak akan diberlakukan sembarangan.

Pemerintah masih menunggu rekomendasi formal dari berbagai pihak, termasuk legislatif.

Rencana penerapan kebijakan ini diproyeksikan untuk SMA/SMK sesuai kewenangan provinsi.

Namun, pemerintah kabupaten/kota dipersilakan menerapkan kebijakan serupa di jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP jika memang dibutuhkan.

Petisi Penolakan Sekolah Enam Hari Menguat

Di sisi lain, wacana ini memantik gelombang penolakan publik.

Sebuah petisi di Change.org bertajuk “Menolak Usulan Kebijakan 6 Hari Sekolah SMA/SMK di Jawa Tengah” viral sejak dipublikasikan pada 12 November 2025.

Hingga Rabu (19/11/2025) malam, petisi yang dibuat oleh Alfariz Hadi tersebut telah mengantongi 18.996 tanda tangan.

Pembuat petisi menilai sistem lima hari belajar justru memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan kebugaran fisik pelajar.

“Libur dua hari memberikan kesempatan siswa beristirahat, rekreasi, dan memiliki waktu keluarga. Menambah jam sekolah menjadi enam hari berpotensi membuat anak semakin lelah,” tulis Alfariz dalam petisi tersebut.

Kekhawatiran Orang Tua: Burnout Hingga Turunnya Motivasi Belajar

Petisi itu juga memaparkan bahwa selama penerapan lima hari sekolah, banyak siswa merasakan peningkatan semangat dan kualitas akademik berkat weekend yang lebih panjang.

Beberapa survei lembaga pendidikan bahkan menunjukkan tren serupa:

– Kesehatan mental siswa meningkat,
– Konsentrasi belajar membaik,
– Produktivitas akademik naik setelah memiliki dua hari istirahat penuh.

Karena itu, pihak yang menolak menganggap wacana sekolah enam hari tidak mempertimbangkan efektivitas dan produktivitas sistem yang berjalan saat ini.

Kesimpulan Sementara: Menunggu Keputusan Final Pemprov

Hingga kini, Pemprov Jateng masih mengumpulkan data dan masukan dari berbagai pihak.

Keputusan final mengenai penerapan sistem sekolah enam hari atau mempertahankan lima hari akan diambil setelah kajian rampung dan diserahkan kepada Gubernur.

Namun satu hal jelas, isu ini belum selesai dan perdebatan publik masih sangat kuat. (ria)

Advertisement

Artikel Terkait

20,84 Juta Warga Terjangkau CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling 

20,84 Juta Warga Terjangkau CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling 

Sebanyak 20,84 juta warga Jawa Tengah telah terjangkau program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemprov Jateng memperkuat layanan melalui Speling yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa untuk deteksi dini penyakit

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jateng tercatat menyentuh angka 97,58 dengan predikat A, Indeks Integritas berada di level 82,85 (predikat A), serta skor capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK m

Jaga Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Salurkan 1.507 Unit Alsintan ke 32 Daerah

Jaga Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Salurkan 1.507 Unit Alsintan ke 32 Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penerapan mekanisasi terpadu bukan lagi sekadar alternatif pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tantangan ketahanan pangan global.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer