Cegah Fraud dalam Program JKN, BPJS Kesehatan Perlu Dukungan Keterlibatan Swasta hingga Akademisi
RADARSOLO.COM - Upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diupayakan oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah selaku regulator.
Meski begitu, tetap memerlukan keterlibatan dari pihak swasta hingga akademisi untuk lebih optimal.
Hal itu langsung disampaikan oleh Mantan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Minggu (30/11/2025).
Menurut Pahala, pencegahan fraud tidak bisa dilakukan BPJS Kesehatan dan pemerintah saja.
Tetapi perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari mitra fasilitas kesehatan, asuransi swasta hingga akademisi untuk bisa memberikan sudut pandang yang komprehensif.
“Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan upaya pencegahan fraud dalam Program JKN dapat berjalan dengan kian optimal,” ujar Pahala.
Ia mengungkapkan, praktik di lapangan, terdapat oknum-oknum pelaku fraud yang juga terus bergerak semakin canggih.
Maka itu, upaya pencegahan dan pendeteksian fraud pun harus selalu dimodifikasi.
Menurut Pahala, pengembangan sistem digitalisasi jangan pernah berhenti supaya tidak diakali.
“Digitalisasi memang penting, apalagi berkaitan dengan data JKN yang melibatkan hampir 300 juta orang. Pemanfaatan artificial intelligence (AI) bisa mendukung pengelolaan data menjadi lebih efektif dan transparan. Tetapi semua digitalisasi pasti memiliki celah,” ujar Pahala.
Selain itu, Pahala menuturkan bahwa pengawasan internal di rumah sakit harus ikut diperkuat. Rumah sakit perlu mendesain langkah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dalam melakukan pendeteksian, pencegahan dan penindaklanjutan fraud yang berpotensi terjadi.
Baca Juga: Duta Muda BPJS Kesehatan 2025 Resmi Dikukuhkan, Jadi Penggerak Literasi JKN di Kalangan Milenial
Pahala mengungkapkan, peningkatan kompetensi dan integritas pun perlu dilakukan.
Supaya para SDM rumah sakit lebih berani untuk melaporkan potensi tindakan fraud di sekitarnya.
“Unit internal rumah sakit harus jadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah fraud di sektor layanan kesehatan. Oleh karena itu, peran unit internal rumah sakit harus diperkuat. Sebab mereka yang berada tiap hari di rumah sakit dan mengetahui dengan pasti bagaimana pelayanan kesehatan yang berjalan di lapangan,” tambahnya
Pahala juga menyebut bahwa masyarakat pun punya peran untuk mengawasi dan melaporkan potensi fraud yang mereka temui saat mengakses layanan JKN.
Terlebih lagi, suatu sistem pelayanan masyarakat belum bisa disebut sempurna apabila belum berhasil memunculkan feedback berkualitas sebagai referensi perbaikan sistem.
Feedback yang dimaksud oleh Pahala adalah pengaduan dari masyarakat.
Untuk memantik pengaduan yang bermutu sebagai feedback yang baik untuk penyempurnaan sistem, maka yang pertama harus dibangun adalah literasi masyarakat.
“Mereka harus paham, apa hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga mereka bisa menyampaikan pengaduan yang konstruktif bagi implementasi program JKN. Literasi harus dibangun untuk menciptakan satu sistem pelayanan yang utuh,” ujar Pahala.
Lebih lanjut, ketika sudah ada desain awal, lalu terdapat implementasi akan muncul feedback guna perbaikan.
Lantas ditindaklanjuti menjadi desain yang baru, lalu diimplementasikan dan akan ada feedback lagi.
“Terus seperti itu. Nah, itulah mengapa feedback yang baik datang dari masyarakat sebagai pengguna, dengan literasi yang baik pula,” terang Pahala.
Di sisi lain, Ia juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggelar acara Indonesian Health Insurance Anti-Fraud Forum (INAHAFF) awal Desember 2025 mendatang.
Menurutnya, acara tersebut bisa menjadi momentum yang baik untuk saling bertukar pengetahuan.
Bukan hanya dengan stakeholders dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Mengingat upaya pencegahan fraud butuh upaya kolaboratif besar.
“Terkait INAHAFF, saya sejak awal mendukung karena di luar negeri seperti Eropa dan Amerika selalu ada forum ini. Lewat INAHAFF, BPJS Kesehatan bisa menggabungkan universitas, swasta, praktisi, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Pahala. (ren)
