Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD, DPC Partai Gerindra Setuju, Ini Alasannya ‎

Ardianto menyatakan pihaknya pada prinsipnya sepakat dengan gagasan tersebut, setelah mempelajari secara menyeluruh dampak dan latar belakangnya.

“Setelah saya mempelajarinya, kami setuju saja. Bukan sekadar karena yang mengeluarkan pendapat sekjen DPP kami, tetapi karena selama ini cost pilkada luar biasa besarnya,” ujar Ardianto, Kamis (1/1). 

Dia menilai, dana hibah dari pemerintah daerah yang selama ini dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih menyentuh masyarakat.

Seperti peningkatan kesejahteraan, pembangunan kota, hingga pelayanan publik.

Selain itu, Ardianto menyoroti besarnya dana kampanye yang harus dikeluarkan setiap pasangan calon. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pilkada seolah hanya bisa diikuti oleh figur yang memiliki modal finansial kuat.

“Jadi seakan-akan yang bisa ikut berkontestasi pilkada hanya orang yang berduit. Padahal banyak anak bangsa yang punya kapasitas, kredibilitas, dan kemampuan memimpin, tetapi tidak punya anggaran besar untuk kampanye,” jelasnya.

Dengan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui jalur legislatif, Ardianto menilai peluang bagi figur-figur berkualitas akan lebih terbuka.

Selain memangkas biaya, DPRD dinilai mampu memilih pemimpin terbaik dari sosok-sosok terbaik di daerah.

‎“Anak bangsa di daerah masing-masing yang mumpuni bisa punya kesempatan menjadi kepala daerah,” imbuhnya.

Tak hanya soal efisiensi anggaran, Ardianto juga menilai skema tersebut berpotensi meminimalkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Dia menyontohkan, perbedaan pilihan politik dalam pilkada langsung kerap memicu gesekan antarwarga di sejumlah daerah.

“Dengan pilkada lewat DPRD, potensi konflik horizontal bisa dihindari. Pilkada bisa berjalan lebih damai,” ujarnya.

Ardianto menegaskan, wacana ini tidak bisa serta-merta disebut sebagai kemunduran demokrasi. Justru, menurutnya, hal itu merupakan bentuk evaluasi sistem demokrasi yang telah berjalan.

‎“Fakta di lapangan, biaya pilkada sangat tinggi, dan tidak sedikit kepala daerah yang setelah menjabat justru tersandung kasus korupsi. Salah satu pemicunya karena biaya kampanye yang besar, lalu berusaha mengembalikan modal,” paparnya.

‎Meski demikian, dia mengingatkan bahwa jika mekanisme tersebut benar-benar diterapkan, partai politik harus bekerja lebih maksimal saat pemilu legislatif.

Dengan begitu, aspirasi konstituen tetap bisa tersalurkan melalui wakil rakyat di DPRD.

‎“Partai harus benar-benar push saat pileg. Tapi tetap kepala daerah yang dipilih harus mumpuni, berkualitas, dan memberi kesempatan semua parpol. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan,” tandasnya.

Dia menambahkan, ke depan penilaian terhadap calon kepala daerah harus lebih menitikberatkan pada ketokohan, rekam jejak, dan kualitas personal. Jadi bukan semata kemampuan finansial.

“Selama ini yang punya modal besar yang bisa menjabat. Ini yang perlu kami benahi bersama,” pungkas Ardianto. (atn/nik)