RADARSOLO.COM – Aksi demonstrasi di depan kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2026), diikuti sejumlah kelompok dengan tuntutan berbeda.
Setidaknya terdapat empat kelompok yang membawa agenda dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Meski berlangsung pada lokasi dan hari yang sama, tuntutan keempat kelompok tersebut tidak sepenuhnya sama. Lalu, apa saja tuntutan mereka dan bagaimana hasil aksi tersebut?
AMPB: Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
AMPB menjadi salah satu kelompok yang menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai tuntutan utama. Mereka mendesak DPR segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tersebut.
Selain itu, AMPB menuntut pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Massa juga meminta adanya kepastian mengenai tenggat penyelesaian RUU Perampasan Aset.
Tuntutan tersebut memperoleh respons dalam audiensi antara perwakilan massa dan DPR. Pimpinan DPR memberikan komitmen bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil paling konkret dari aksi 27 Agustus. Setelah audiensi, massa AMPB membubarkan diri. Namun, pengesahan RUU tersebut belum terjadi pada hari aksi.
AMDB: RUU Perampasan Aset hingga Harga Kebutuhan Pokok
Tuntutan yang dibawa AMDB memiliki irisan dengan AMPB. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Selain dua tuntutan tersebut, AMDB meminta pemerintah memperhatikan persoalan harga kebutuhan pokok.
Dengan demikian, tuntutan AMDB tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga persoalan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.
