Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kenapa Data Pemerintah Harus Disatukan? Mengenal Satu Data Indonesia

A
Pembahasan RUU SDI.
Pembahasan RUU SDI.

Advertisement

RADARSOLO.COM - Pernah mengisi data yang sama berulang kali saat mengurus layanan pemerintah? Atau menemukan angka berbeda ketika melihat data dari dua instansi? Persoalan semacam ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong Satu Data Indonesia (SDI).

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sederhananya, SDI bukan berarti seluruh data pemerintah dikumpulkan menjadi satu file atau disimpan di satu tempat. Konsep ini lebih berkaitan dengan bagaimana data dari berbagai instansi memiliki standar dan tata kelola yang sama sehingga dapat digunakan secara terpadu.

Dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, penyelenggaraan SDI diarahkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan. Standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena pemerintah memiliki data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Jika masing-masing berjalan dengan standar berbeda, data berpotensi sulit dibandingkan, diperbarui, atau digunakan secara bersama-sama.

Advertisement

Melalui SDI, data diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam membuat kebijakan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan banyak data, tetapi juga membutuhkan data yang konsisten dan dapat dipercaya ketika digunakan untuk merencanakan pembangunan.

Saat ini, Portal Satu Data Indonesia yang dikelola Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat di Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu wadah penyebarluasan data pemerintah. Portal tersebut menyediakan ratusan ribu dataset dari berbagai instansi.

Advertisement

Artikel Terkait

Badan Satu Data Indonesia Itu Apa? Kenali Rencana Pembentukan dan Tugasnya

Badan Satu Data Indonesia Itu Apa? Kenali Rencana Pembentukan dan Tugasnya

BSDI dirancang dalam RUU SDI sebagai pengoordinasi tata kelola data nasional. Lembaga ini berfungsi menetapkan standar, Wali Data Nasional, serta mendorong interoperabilitas antarinstansi.

26 Wantimpres Prabowo Digaji Rp76,5 Juta Sebulan, Berapa Uang Negara yang Keluar?

26 Wantimpres Prabowo Digaji Rp76,5 Juta Sebulan, Berapa Uang Negara yang Keluar?

Setiap anggota Wantimpres mendapat hak keuangan Rp76,5 juta per bulan. Dengan 26 anggota, totalnya mencapai hampir Rp2 miliar sebulan atau sekitar Rp23,8 miliar dalam setahun.

Bukan Cuma Rocky Gerung, Ini 26 Nama yang Masuk Wantimpres Baru Prabowo

Bukan Cuma Rocky Gerung, Ini 26 Nama yang Masuk Wantimpres Baru Prabowo

26 daftar nama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer