Konsumsi Pertalite Naik hingga 8 Persen, Pertamina Minta Warga Tak Panic Buying


RADARSOLO.COM - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) serta LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Kepastian ini disampaikan menanggapi maraknya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jateng-DIY Taufiq Kurniawan menerangkan, fenomena antrean kendaraan—khususnya pada jalur pengisian BBM jenis Pertalite—salah satunya dipicu oleh adanya migrasi sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi (Pertamax) ke Pertalite.
Langkah efisiensi masyarakat tersebut berdampak pada melonjaknya angka konsumsi Pertalite rata-rata sebesar 7 hingga 8 persen setiap bulannya sejak Juni lalu.
"Sebelum terjadi gejolak di Timur Tengah, pangsa pasar Pertamax di wilayah DIY berada di kisaran 20-25 persen dari seluruh produk BBM. Migrasi konsumen inilah yang kemudian meningkatkan permintaan terhadap Pertalite dan berdampak pada antrean di SPBU," terang Taufiq, Senin (19/10/2026).
Pj Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Drestanto Nandiwardhana membeberkan bahwa tingkat ketahanan stok BBM saat ini sangat tebal.
Secara rinci, ketahanan stok Pertalite saat ini tercatat mencapai 6,7 kali lipat dari rata-rata konsumsi normal harian, Biosolar mencapai 16,3 kali lipat, dan stok LPG berada di angka 3,5 kali lipat.
"Dengan kondisi stok yang aman, masyarakat tidak perlu khawatir dan kami mengimbau agar tetap membeli BBM sesuai kebutuhan energi sehari-hari. Pertamina terus melakukan pemantauan agar penyaluran berjalan lancar," tegas Drestanto.
Guna mengurai kemacetan dan mempercepat durasi pelayanan di lapangan, pengelola SPBU telah menerapkan beberapa langkah taktis.
Di antaranya dengan menerapkan sistem marshalling (pengaturan lajur antrean khusus) serta melarang keras aksi pembelian BBM bersubsidi secara berulang (pelangsiran) yang terindikasi untuk diperjualbelikan kembali oleh pengecer.



