Heboh Isu BPJS Kesehatan Dihapus, DPR Tegaskan Tak Bisa Asal Diganti
RADARSOLO.COM - Isu penghapusan BPJS Kesehatan dan kabar penggantian layanannya dengan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian publik.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan BPJS Kesehatan tidak bisa dihapus atau dialihkan begitu saja ke lembaga lain.
Yahya menjelaskan, keberadaan BPJS Kesehatan telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, perubahan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“BPJS itu diatur oleh undang-undang tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain,” kata Yahya kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Di tengah munculnya isu tersebut, Yahya juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Pembenahan layanan dinilai penting agar program jaminan kesehatan dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kebutuhan peserta.
DPR Soroti Antrean Pasien hingga Pembayaran Klaim
Yahya menyoroti persoalan pelayanan yang masih dihadapi peserta BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya adalah antrean pasien di rumah sakit dan keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
Antrean panjang menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat ketika mengakses layanan medis. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.
Selain itu, persoalan pembayaran klaim kepada rumah sakit juga menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kelancaran pembayaran penting bagi keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN.
Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan status program, tetapi juga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Pengelolaan Peserta dan Iuran Juga Perlu Diperhatikan
Selain pelayanan rumah sakit, Yahya turut menyoroti persoalan peserta yang menunggak iuran maupun kepesertaannya yang tidak aktif.
