DPRD Solo Soroti Sekolah Swasta Elite Terima Program MBG: Ini Soal Keadilan!

Secara teknis, persiapan sudah dimulai oleh dinas terkait.

Namun, percepatan program ini mendapat sorotan dan masukan dari legislatif, terutama DPRD Kota Solo.

Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono menyatakan, secara konsep, program MBG patut diapresiasi.

Meski begitu, eksekusinya di lapangan harus benar-benar diawasi agar tidak melenceng dari tujuan awal.

“Kalau saya melihat, ini bukan soal programnya. MBG itu bagus. Tujuannya mulia, untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Tapi masalahnya adalah di objeknya. Penerima manfaat harus jelas dan tepat sasaran,” ujar Daryono, Sabtu (13/7/2025).

Daryono mengungkapkan keprihatinannya karena beberapa sekolah swasta elite dengan kondisi ekonomi mapan, justru ikut menjadi penerima program MBG.

Hal itu, menurutnya, membuat program menjadi tidak tepat.

“Ada beberapa sekolah swasta yang secara ekonomi sangat kuat. Orang tua muridnya mampu, bahkan bayarannya mahal. Masa iya mereka juga dikasih makan gratis dari negara? Kan jadi mubazir,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya verifikasi ulang terhadap penerima manfaat.

Program ini, kata Daryono, seharusnya menyasar sekolah negeri dan swasta kecil yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah negeri jelas, karena siswanya banyak yang dari kalangan bawah. Begitu juga beberapa sekolah swasta kecil yang memang kondisi ekonominya pas-pasan. Nah itu yang layak dibantu," tegas dia.

"Bukan sekolah mahal yang biaya SPP-nya jutaan rupiah per bulan. Ini soal keadilan,” imbuh Daryono.

Selain masalah sasaran, Daryono juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga, seperti vendor atau penyedia katering, dalam pelaksanaan dapur MBG.

Ia meminta agar seluruh mekanisme pengadaan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

“Melibatkan pihak ketiga itu sudah pasti. Tapi harus dilihat juga pelaksanaannya. Apakah sesuai prosedur, apakah pengadaannya transparan. Jangan sampai biaya dari masyarakat nanti jadi alasan pembenar untuk praktik-praktik yang tidak sehat,” beber dia.

Ia juga mengingatkan pemkot agar membuat sistem pengawasan ketat, mulai dari kualitas makanan, efektivitas distribusi hingga keamanan pangan.

Apalagi program itu menyangkut makanan untuk anak-anak.

Tidak hanya soal anggaran yang harus dijaga, tapi juga kualitas dan keamanan makanannya.

"Jangan sampai hanya karena ingin cepat, aspek-aspek penting itu malah terabaikan,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Solo baru merealisasikan lima dapur MBG dari target awal sebanyak 20 dapur.

Padahal, untuk menjangkau seluruh sekolah di Kota Solo, dibutuhkan setidaknya 40 dapur MGB agar program bisa berjalan secara merata. (atn/ria)