Sementara 21 bupati/wali kota yang daerahnya menyelenggarakan pilkada juga mengikuti rakor secara daring. Rakor membahas sejumlah skenario darurat. Termasuk bagaimana pelaksanaan pilkada saat pandemi dan di tengah ancaman bencana erupsi Gunung Merapi.
"Kami sengaja menggelar rapat ini untuk memastikan persiapan pilkada serentak, 9 Desember mendatang. Tadi hadir komplit, KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Binda, DPRD semuanya hadir. Intinya, Insyaalah kita siap melaksanakan pesta demokrasi ini," kata Ganjar.
Pilkada serentak kali ini memang digelar dalam suasana yang berbeda. Selain dilksanakan di tengah pandemic Covid-19, sejumlah wilayah di Jateng pun tengah dalam kondisi siaga dengan ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Bahkan, masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Merapi pun telah berada di lokasi evakuasi sementara.
Untuk itu, menurut Ganjar, perlu ditetapkan mekanisme dan strategi yang diambil, jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara nanti.
"Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, Covid-19, dan lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, dan harus segera dicarikan solusi. Termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya," papar Ganjar.
Misalnya, dalam rakor tadi terungkap jika ada beberapa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menolak di-rapid test. Ganjar mengusulkan ada mekanisme penggantian petugas dan meminta penelenggara berkomunikasi dengan pusat.
"Kalau mengganti kan tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat. Penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti. Termasuk persoalan KTP elektronik, kami minta disdukcapil segera membereskan," jelasnya.
Selain itu, ada dua daerah di Jateng yang menyelenggarakan pilkada dalam bayang-bayang ancaman bencana letusan Gunung Merapi, yakni Klaten dan Boyolali. Dalam rapat sudah disepakati bahwa KPU memiliki rencana memindahkan tempat pemungutan suara (TPS) ke lokasi pengungsian.
Ganjar pun meminta KPU menyiapkan skenario untuk pasien Covid-19 yang isolasi, baik di rumah sakit, tempat karantina maupun isolasi mandiri di rumah agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan, pelaksanaan tahapan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di Jateng telah berjalan lancar. Sejumlah simulasi sudah dilakukan dan logistik pemilu sudah dikirim ke seluruh kabupaten/kota penyelenggara.
"Saat ini surat suara sedang disortir dan dilipat, selanjutnya dilakukan packing. Target kami awal Desember logistik sudah bergerak ke kecamatan dan H-1 sudah sampai ke TPS," katanya.
Dia mengakui adanya sejumlah kendala saat persiapan pilkada serentak kali ini. Di antaranya ada sejumlah petugas yang menolak di-rapid test dan memilih mengundurkan diri. Namun demikian, kata Yulianto, KPU terus melakukan komunikasi dan pendekatan kepada petugas. “Karena memang ini (rapid test) persyaratannya," imbuhnya.
Bagaimana dengan antisipasi pilkada di wilayah rawan bencana erupsi Merapi, seperti Klaten dan Boyolali? Dikatakan Yulianto, KPU sudah melakukan pemetaan. Sejumlah skenario diambil jika terjadi kondisi bencana.
"Sudah kami petakan semuanya, karena memang di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," ucapnya.
Sementara untuk penanganan pemilih yang diisolasi, baik di rumah sakit, tempat karantina atau isolasi mandiri, KPU juga sudah menyiapkan petugas yang melayani mereka. Para petugas sudah disiapkan APD lengkap untuk melayani pemilih yang tengah menjalani isolasi. (bay/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra