RADARSOLO.COM – Satu tahun pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dibawah pimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi nasional. Hal ini bahkan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Outlook Satu Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diadakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Selasa (3/3/2026).
Capaian pembangunan dipaparkan berbasis data statistik dan evaluasi lintas sektor. Pemprov Jawa Tengah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, serta membangun kolaborasi luas sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Statistisi Ahli Madya BPS Didik Nursetyohadi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 tercatat 5,37 persen. Angka tersebut dinilai tetap positif meskipun terjadi perlambatan konsumsi rumah tangga sejak triwulan III 2023.
“Pertumbuhan ekonomi kalau melambat tidak berarti buruk. Di dalamnya bisa saja ada sektor-sektor yang tetap maju,” ujarnya.
Menurut Didik, struktur ekonomi Jawa Tengah kini semakin kuat karena tidak lagi hanya bertumpu pada konsumsi. Investasi dan sektor industri menjadi penopang utama, terutama dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang mendorong aktivitas industri berskala besar.
“Konsumsi memang mulai melambat sejak triwulan III 2023 dan diikuti tekanan inflasi, tetapi investasi tetap bergerak dan itu menjaga pertumbuhan,” jelasnya.
Dari sisi kesejahteraan, garis kemiskinan per November 2025 berada di angka Rp 570 ribu per kapita. Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah telah mencapai Rp 3,2 juta.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Zulkifli menegaskan, capaian satu tahun kepemimpinan gubernur harus dilihat juga dari substansi kebijakan.
“Pimpinan jangan diukur dari populisnya saja, tapi dari capaian nyata dan dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dia menyebut pendekatan kolaboratif government menjadi kunci keberhasilan Pemprov Jateng. Kerja sama antar daerah, termasuk dengan Jawa Timur dan Lampung, terus diperkuat. Sinergi dengan 111 perguruan tinggi juga dikembangkan untuk mendukung riset dan inovasi kebijakan.
“Gubernur bukan eksekutor teknis, tetapi bagaimana meng-handle semua kekuatan yang ada. Di situlah pentingnya regional leadership,” tambahnya.
Program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi salah satu capaian konkret. Sekira 200 ribu unit rumah telah terbangun. Sedangkan biaya yang dikover pemerintah pusat hanya sekitar 17 ribu unit.
"Ini salah satu capaian besar yang bisa diwujudkan Pemprov Jateng," imbuhnya.
Dalam RPJMD, dia menyebut, delapan indikator kepemimpinan telah ditetapkan dan tujuh di antaranya tercapai. Hanya satu indikator yang masih berproses, yakni Indeks Integritas Nasional.
Sementara dari kalangan akademisi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS Irwan Tri Nugroho menilai, kerja sama yang terjalin harus terus dijaga keberlanjutannya. “Jangan sampai kerja sama hanya menjadi snapshot, tetapi harus berkelanjutan dan benar-benar dioptimalkan,” ujarnya. (alf/nik)
Editor : Niko auglandy