alexametrics
31.1 C
Surakarta
Friday, 12 August 2022

The first, Difference, and The Best

SEKOLAH swasta harus mempunyai strategi jitu, agar tetap bertahan dalam persaingan ketat dunia pendidikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah swasta agar tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri.

Pemerintah sebagai pemberi izin pendirian sekolah swasta juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta agar bisa tampil beda, dalam artian ada nilai lebih dibandingkan sekolah negeri sehingga bisa bersaing dan diminati.

Adanya penutupan sekolah swasta akibat jumlah siswa yang semakin menyusut harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Perlu dilakukan analisis mendalam dan dicari tahu akar permasalahan pada sekolah tersebut. Penutupan sekolah memiliki banyak faktor, di antaranya bisa karena mengalami manajemen yang tidak baik atau ada hal lain.

Seperti halnya disdik untuk SD dan SMP dan cabang disdikbud yang mengurusi SMA/SMK/SLB sebenarnya memiliki hak untuk bisa mengatur jumlah kuota setiap siswa untuk negeri. Dinas harus tahu jumlah siswa yang lulus SD atau SMP. Misal untuk Kota Solo, jumlah output-nya sekian ratus siswa. Maka dinas harus juga harus bisa memprediksi pemerataan jumlah siswa tersebut. Meskipun kembali lagi, pasarnya adalah masyrakat yang memiliki hak untuk memilih.

Diperediksi jika hal ini terus berlanjut maka akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar lantaran tidak mampu menjalankan operasionalnya. Bisa jadi puluhan sekolah swasta yang sudah masuk dalam masa kritis sehabis pandemi ini tidak mampu lagi beroperasi. Maka perlu segera pemerintah untuk turun tangan, baik dari segi kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan atupun kebijakan yang lainnya.

Kurangnya murid bagi sekolah swasta tak hanya berdampak pada kualitas sekolah itu sendiri. Tetapi juga berdampak pada ratusan guru yang bisa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat sekolahnya gulung tikar. Jika dibandingkan dengan guru sekolah negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah, sekolah swasta hanya bisa mengandalkan biaya operasional mandiri.

Memang sudah menjadi konsekuensi sekolah swasta untuk mampu mengelola manajemen keuangan secara mandiri. Maka di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan saat memberikan izin pendirian sekolah swasta. Pemerintah harus lebih selektif dan teliti dalam memberikan izin. Cek dan riset lapangan harus benar-benar dilakukan sebelum memberikan izin pendirian sekolah. Mulai dari luas danah, modal yang dimiliki sekolah dan kemampuan yayasan. Sebaliknya, sekolah yang telah mendapatkan izin tidak boleh hanya sekadar mendirikan sekolah untuk mendapatkan keuntungan atau berbisnis. Jika ini dilakukan dengan benar, akan meminimalisasi penutupan sekolah.

Pola penutupan sekolah pada umumnya sama yaitu, siswa yang semakin menyusut dan membuat sekolah tak mampu beroperasional lagi. Disdik memiliki peran penting sebagai pengawas sekolah untuk mencegah hal tersebut terulang. Melihat pola sekolah swasta yang tutup dari tahun ke tahun, maka perlu ada analisis dan peningkatan  pengawasan kinerja ke depannya.

Dinas pendidikan maupun pemerintah juga harus menerima masukan-masukan dari masyarakat agar ke depan tidak ada lagi kasus penutupan sekolah karena kurang murid dan tidak mampu beroperasi lagi.

Meski saat ini harus diakui minat siswa cenderung ke sekolah negeri karena berbagai fasilitas, namun sekolah swasta tetap bisa eksis kalau tahu apa yang dibutuhkan siswa. Agar diminati, sekolah swasta perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa tetap eksis. Swasta harus memiliki strategi jitu yakni the first, difference dan the best untuk memiliki daya jual yang unggul pada masyarakat. Pada Intinya, sekolah swasta itu harus ada kelebihan, baik dari segi akademik maupun non akademik. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septian Refvinda dengan Prof Joko Nurkamto, Pakar Pendidikan dari UNS)

SEKOLAH swasta harus mempunyai strategi jitu, agar tetap bertahan dalam persaingan ketat dunia pendidikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memiliki kewajiban untuk memperhatikan sekolah swasta agar tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri.

Pemerintah sebagai pemberi izin pendirian sekolah swasta juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta agar bisa tampil beda, dalam artian ada nilai lebih dibandingkan sekolah negeri sehingga bisa bersaing dan diminati.

Adanya penutupan sekolah swasta akibat jumlah siswa yang semakin menyusut harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Perlu dilakukan analisis mendalam dan dicari tahu akar permasalahan pada sekolah tersebut. Penutupan sekolah memiliki banyak faktor, di antaranya bisa karena mengalami manajemen yang tidak baik atau ada hal lain.

Seperti halnya disdik untuk SD dan SMP dan cabang disdikbud yang mengurusi SMA/SMK/SLB sebenarnya memiliki hak untuk bisa mengatur jumlah kuota setiap siswa untuk negeri. Dinas harus tahu jumlah siswa yang lulus SD atau SMP. Misal untuk Kota Solo, jumlah output-nya sekian ratus siswa. Maka dinas harus juga harus bisa memprediksi pemerataan jumlah siswa tersebut. Meskipun kembali lagi, pasarnya adalah masyrakat yang memiliki hak untuk memilih.

Diperediksi jika hal ini terus berlanjut maka akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar lantaran tidak mampu menjalankan operasionalnya. Bisa jadi puluhan sekolah swasta yang sudah masuk dalam masa kritis sehabis pandemi ini tidak mampu lagi beroperasi. Maka perlu segera pemerintah untuk turun tangan, baik dari segi kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan atupun kebijakan yang lainnya.

Kurangnya murid bagi sekolah swasta tak hanya berdampak pada kualitas sekolah itu sendiri. Tetapi juga berdampak pada ratusan guru yang bisa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat sekolahnya gulung tikar. Jika dibandingkan dengan guru sekolah negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah, sekolah swasta hanya bisa mengandalkan biaya operasional mandiri.

Memang sudah menjadi konsekuensi sekolah swasta untuk mampu mengelola manajemen keuangan secara mandiri. Maka di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan saat memberikan izin pendirian sekolah swasta. Pemerintah harus lebih selektif dan teliti dalam memberikan izin. Cek dan riset lapangan harus benar-benar dilakukan sebelum memberikan izin pendirian sekolah. Mulai dari luas danah, modal yang dimiliki sekolah dan kemampuan yayasan. Sebaliknya, sekolah yang telah mendapatkan izin tidak boleh hanya sekadar mendirikan sekolah untuk mendapatkan keuntungan atau berbisnis. Jika ini dilakukan dengan benar, akan meminimalisasi penutupan sekolah.

Pola penutupan sekolah pada umumnya sama yaitu, siswa yang semakin menyusut dan membuat sekolah tak mampu beroperasional lagi. Disdik memiliki peran penting sebagai pengawas sekolah untuk mencegah hal tersebut terulang. Melihat pola sekolah swasta yang tutup dari tahun ke tahun, maka perlu ada analisis dan peningkatan  pengawasan kinerja ke depannya.

Dinas pendidikan maupun pemerintah juga harus menerima masukan-masukan dari masyarakat agar ke depan tidak ada lagi kasus penutupan sekolah karena kurang murid dan tidak mampu beroperasi lagi.

Meski saat ini harus diakui minat siswa cenderung ke sekolah negeri karena berbagai fasilitas, namun sekolah swasta tetap bisa eksis kalau tahu apa yang dibutuhkan siswa. Agar diminati, sekolah swasta perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa tetap eksis. Swasta harus memiliki strategi jitu yakni the first, difference dan the best untuk memiliki daya jual yang unggul pada masyarakat. Pada Intinya, sekolah swasta itu harus ada kelebihan, baik dari segi akademik maupun non akademik. (Disarikan dari wawancara wartawan Radar Solo Septian Refvinda dengan Prof Joko Nurkamto, Pakar Pendidikan dari UNS)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/